Kasus vonis Fandi Ramadhan, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang sempat didakwa hukuman mati dalam perkara peredaran narkotika, kini menjadi sorotan setelah ia akhirnya divonis 5 tahun penjara. Putusan ini mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI, yang melalui ketuanya, Habiburokhman, memberikan apresiasi terhadap penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan.
Habiburokhman menyatakan bahwa hakim dalam perkara ini telah menunjukkan pemahaman mendalam terhadap ketentuan Pasal 98 KUHAP Baru. “Hukuman mati bukan hukuman pokok, melainkan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat selektif,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya, @habiburokhmanjkttimur, pada Kamis (5/3). Ia menambahkan bahwa hakim juga terlihat memedomani pedoman KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif, sebuah pendekatan yang diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus kesempatan untuk perbaikan.
Selain itu, Habiburokhman juga menyampaikan penghargaan atas perjuangan tim kuasa hukum Fandi yang meyakini kliennya tidak bersalah dan berupaya keras memperjuangkan pembebasannya. Meskipun demikian, Komisi III menegaskan posisinya tidak dapat melakukan intervensi secara teknis dalam proses peradilan tersebut, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Meski bersyukur atas lolosnya Fandi dari jerat hukuman mati, Komisi III DPR RI tidak berhenti sampai di situ. Sebagai bentuk pengawasan, mereka tetap berencana memanggil pihak-pihak terkait yang mendakwa Fandi. “Kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini, untuk memastikan pemenuhan hak tersangka atau terpidana sejak kasus pertama dimulai hingga vonis kemarin,” jelas Habiburokhman. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam keseluruhan proses hukum.
Sekilas Kasus Fandi
Kasus yang menjerat Fandi Ramadhan bermula pada 14 Mei 2025, ketika ia diperintahkan menaikkan sejumlah barang ke Kapal Sea Dragon Terawa. Kapal tersebut berlayar menuju Phuket, Thailand, bersama lima ABK lainnya, termasuk Richard Halomoan, Lea Candra Samosir, Hasiholan Samosir, serta dua warga negara Thailand, Teerapong Lekpradube dan Weerepat Phongwan.
Sebagai seorang ABK, Fandi mengaku tidak memiliki wewenang maupun kuasa untuk bertanya kepada kapten kapal mengenai alasan pemindahan barang di laut, alih-alih di pelabuhan resmi, ataupun menanyakan isi muatan yang dipindahkan tersebut. Situasi ini menyoroti relasi kuasa yang timpang antara seorang kapten dan ABK di dunia pelayaran.
Muatan yang dipindahkan tersebut ternyata adalah 67 kardus berwarna cokelat yang terbungkus plastik bening. Rinciannya sungguh mencengangkan: 66 kardus berisi masing-masing 30 bungkus plastik teh China merek Guanyinwang berwarna hijau, yang di dalamnya ditemukan satu bungkus narkotika jenis sabu. Sementara itu, satu kardus lainnya berisi 20 bungkus plastik kemasan teh China berwarna hijau yang mengandung serbuk kristal narkotika jenis sabu golongan I dengan berat netto mencapai 1.995.139 gram, atau hampir 2 ton sabu.
Menyikapi temuan ini, Fandi mengungkapkan pembelaannya. “Saya hanya ABK kapal yang baru bergabung, mustahil memiliki keberanian untuk bertanya. Saya tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang, tidak ada keberanian, dan tidak memiliki pengalaman untuk menelaah situasi saat itu,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dalam dunia pelayaran, perintah kapten adalah mutlak dan wajib dilaksanakan tanpa banyak tanya, sebuah fakta yang menjadi dilema baginya saat diperintah mengangkut kardus tanpa bisa menolak atau mengetahui isi muatan yang dimuat di tengah laut. Kisah Fandi menjadi pengingat akan kerentanan posisi ABK dalam menghadapi perintah atasan di lingkungan kerja yang sangat hierarkis.
