Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul beberapa insiden keracunan makanan yang terjadi belakangan ini. Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat tata kelola program yang sangat penting ini.
“Kami juga berdiskusi dalam rapat koordinasi untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers yang diadakan di gedung Kementerian Kesehatan pada hari Minggu, 28 September 2025.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyatakan bahwa pemerintah akan menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan kasus keracunan makanan. Meskipun tidak menyebutkan jumlah SPPG yang akan ditutup secara spesifik, Zulhas menegaskan bahwa penutupan ini bersifat sementara dan akan berlangsung selama proses evaluasi dan investigasi dilakukan.
Evaluasi terhadap SPPG akan mencakup berbagai aspek, termasuk kedisiplinan, kualitas makanan, dan kompetensi juru masak. “Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di tempat yang terjadi kasus, tetapi di seluruh SPPG,” tegasnya, menekankan pentingnya cakupan evaluasi yang menyeluruh.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Amanat Nasional ini mewajibkan setiap SPPG untuk melakukan sterilisasi terhadap seluruh alat makan. Selain itu, perbaikan sanitasi, khususnya pada kualitas air dan pengelolaan limbah, juga menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan.
Selain evaluasi terhadap SPPG, pemerintah juga sepakat untuk melibatkan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG dalam proses perbaikan. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat dan mengefektifkan upaya peningkatan kualitas program MBG.
Untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan, pemerintah mewajibkan setiap SPPG untuk memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. “Karena kalau tidak ada ini (SLHS) nanti kejadian lagi. Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama,” tegas Zulhas.
Pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan peran seluruh puskesmas dan unit kesehatan sekolah dalam memantau SPPG secara rutin. “Semua langkah ini diambil secara terbuka, agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas mantan Menteri Perdagangan (2022-2024) dan Menteri Kehutanan (2009-2014) tersebut.
Mengingat pentingnya isu keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis ini, pemerintah berupaya menanggapi secara serius dan transparan.
Ringkasan
Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah beberapa insiden keracunan makanan. Evaluasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola program dan akan melibatkan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah selama investigasi.
Evaluasi akan mencakup kedisiplinan, kualitas makanan, dan kompetensi juru masak di seluruh SPPG. Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan sanitasi, dan kepemilikan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG. Keterlibatan berbagai kementerian/lembaga dan pemantauan oleh puskesmas serta unit kesehatan sekolah juga ditingkatkan.
