JAKARTA. Pemerintah telah memberikan sinyal kuat mengenai potensi bergabungnya Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, ke dalam kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, diskusi intensif terkait posisi strategis yang akan diemban Iqbal masih terus bergulir di internal pemerintahan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa peran yang tengah disiapkan bagi Said Iqbal akan sangat terkait dengan isu-isu buruh dan ketenagakerjaan. Hal ini selaras dengan rekam jejaknya yang panjang dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja. “Sedang kita diskusikan,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah masih mengkaji secara cermat posisi paling tepat bagi Iqbal. Beberapa opsi yang mencuat antara lain mengisi kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau menjadi bagian penting dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang akan dibentuk. “Kemungkinan berkaitan dengan perjuangan beliau selama ini, dengan buruh dan tenaga kerja,” tambahnya. Di tengah dinamika perombakan kabinet yang juga memunculkan spekulasi terkait sosok lain seperti Jumhur Hidayat yang dikabarkan akan masuk kabinet, peluang Said Iqbal semakin menonjol.
Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan apakah Said Iqbal akan dilantik bersamaan dengan jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional yang dijadwalkan pada Senin (8/6/2026) mendatang. Di sisi lain, Said Iqbal sendiri memilih untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Ia enggan memberikan komentar lebih jauh terkait kabar masuknya dirinya ke dalam kabinet. “Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden,” kata Iqbal.
Peluang besar Said Iqbal untuk masuk ke pemerintahan juga erat kaitannya dengan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Lembaga yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo ini dirancang sebagai wadah inklusif yang melibatkan tokoh-tokoh buruh, akademisi, dan perwakilan pemerintah. Tujuannya adalah untuk merumuskan berbagai kebijakan komprehensif terkait kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, sebelumnya telah menjelaskan bahwa DKBN tidak hanya akan membahas isu-isu klasik seperti upah minimum, hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dewan ini juga akan memiliki peran signifikan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya, termasuk fasilitasi pendidikan anak pekerja serta penguatan program jaminan sosial.
Spekulasi mengenai posisi Said Iqbal semakin menguat mengingat kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan hingga kini masih kosong. Jabatan penting tersebut telah ditinggalkan setelah pejabat sebelumnya, Immanuel Ebenezer atau Noel, tersandung kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel sendiri telah divonis bersalah dalam perkara pemerasan dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.
Di tengah berbagai pembahasan internal kabinet dan fokus pada isu ketenagakerjaan, pemerintah juga aktif menanggapi isu-isu strategis lain. Misalnya, terkait gejolak energi global, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuka peluang impor minyak mentah dari Amerika Serikat hingga Brazil sebagai respons terhadap potensi penutupan Selat Hormuz.
Selain itu, pemerintah juga sedang mengevaluasi langkah untuk mengambil alih operasional 28 perusahaan yang izinnya telah dicabut, menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan tata kelola perusahaan demi kepentingan nasional.
Dengan masih berlangsungnya pembahasan di lingkaran Istana, keputusan mengenai peran vital Said Iqbal di pemerintahan kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo, yang akan menjadi penentu akhir dari dinamika politik ini.
