Dua dekade telah berlalu sejak semburan lumpur Lapindo mengguncang Sidoarjo pada 29 Mei 2006. Namun, derita warga terdampak tak kunjung usai. Mereka masih hidup dalam keterbatasan, dengan bayang-bayang masalah ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang belum sepenuhnya terurai. Baik yang telah berpindah maupun yang memilih bertahan, perjuangan untuk membangun kehidupan yang layak, aman, dan sejahtera terus bergulir, jauh dari kata pulih total.
Siang itu, suasana hening menyelimuti Perumahan Renojoyo, sebuah kawasan permukiman baru yang kini menjadi tempat tinggal mayoritas warga Desa Renokenongo. Desa asal mereka, 20 tahun silam, telah ditelan genangan lumpur Lapindo yang tak berkesudahan. Sebelum menetap di Renojoyo, warga Renokenongo yang bersatu dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) sempat menjalani masa pengungsian yang panjang di Pasar Baru Porong, selama kurang lebih empat tahun. Sejak tahun 2010, sekitar 600 keluarga akhirnya mendiami permukiman seluas kurang lebih 10 hektare di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, sekitar 6 kilometer di barat daya pusat semburan lumpur. Di sinilah, di atas lahan bekas persawahan, mereka memulai babak baru kehidupan, membangun kembali rumah dan harapan.
‘Airnya kurang jernih’
Salah satu warga yang menempati Perumahan Renojoyo setelah menerima ganti rugi dari Lapindo adalah Siti Mukaidah, 49 tahun. “Sudah sejak 2010 saya tinggal di Kedungsolo, perumahan Renojoyo ini. Memulai hidup baru setelah desa kami tenggelam oleh lumpur Lapindo,” tutur Siti pada 17 Mei 2026. Siti mengaku merasa lebih tenang tinggal di tempat yang lebih jauh dari tanggul lumpur, meskipun tantangan baru muncul. Salah satunya adalah ketersediaan air bersih. Setiap hari, warga harus membeli air dari tangki sumber pegunungan untuk kebutuhan minum, sementara air sumur yang kurang jernih digunakan untuk mandi. “Di sini jauh lebih baik, meski airnya kurang jernih. Jadi, harus beli air dari mobil tangki,” ujarnya.
Meskipun telah mendapatkan ganti rugi untuk rumah baru, kehidupan pascabencana jauh dari kemewahan. Siti, seperti warga lainnya, harus berjuang keras memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak yang kehilangan mata pencaharian utama mereka, seperti bertani, akibat bencana lumpur. Segala pekerjaan pun dilakoni demi menopang keluarga. “Sekarang ini ya sering dimintai jaga anak kecil dari tetangga. Menunggui orang sakit, kadang kalau ada pesanan makanan ya saya bantu masak, pokoknya apa saja,” cerita Siti. Ia mengakui, meskipun rumahnya kini lebih baik, kondisi ekonomi jauh berbeda dengan masa di kampung halaman lama. Rasa kebersamaan dan toleransi warga dulu begitu kuat, terutama dalam saling mendukung ekonomi. “Kalau bagusnya rumah ya bagus sekarang, tapi untuk ekonomi sangat jauh, karena lahan pekerjaan sudah tidak ada, dulu punya sawah sekarang tidak ada, lahan juga semakin kecil,” keluh Siti, yang dulunya mengajar di madrasah tsanawiyah di Desa Glagaharum dan TK di Renokenongo. Kondisi ini mencerminkan bagaimana Lapindo masih belum mampu menuntaskan pembayaran ganti rugi secara menyeluruh, bahkan setelah pemerintah merevisi beberapa aturan terkait. Meski demikian, warga terus menunjukkan kegigihan untuk bertahan hidup di tengah sisa-sisa bencana.
Di rumah barunya, Siti tinggal bersama suami dan anak-anaknya, memelihara beberapa ayam di kandang bambu sederhana di halaman depan. Setelah mengurus pekerjaan rumah, ia menjemur pakaian. “Yang penting kebutuhan keluarga tercukupi hariannya,” imbuh Siti, menegaskan bahwa hingga kini belum ada perhatian khusus dari pemerintah setelah ia pindah sebagai korban lumpur. Beberapa hari dalam seminggu, sekelompok perempuan, termasuk Siti, bekerja mengupas bawang putih di rumah salah satu pengepul. Upah tambahan ini sangat membantu ekonomi keluarga, terutama di tengah krisis global yang dirasakan saat ini. “Di sini ada juga yang mengupas bawang putih, biasanya pagi hari. Lumayan untuk tambahan uang belanja,” kata Siti.
Ketakutan masalah kesehatan
Selain masalah ekonomi, ancaman kesehatan menjadi kekhawatiran besar bagi warga setempat, termasuk Siti. Dalam dua bulan terakhir, enam orang warga di perumahannya meninggal dunia karena berbagai penyakit mematikan, seperti kanker payudara, kanker hati, kanker kelenjar tiroid, dan kanker hidung. Sebagian di antaranya enggan berobat karena keterbatasan ekonomi, sementara yang lain memilih pengobatan herbal seadanya. “Ada yang pakai obat herbal, ada yang sudah ke rumah sakit tapi belum sempat perawatan kemudian meninggal, ada yang tidak mau opname karena tidak ada yang menunggui, ada yang karena faktor ekonomi berobatnya ala kadarnya,” terang Siti.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi secara medis yang mengaitkan secara pasti penyakit yang diderita warga dengan kondisi lingkungan yang buruk di sekitar lokasi semburan lumpur. Namun, Siti mencatat bahwa gejala sakit mulai terlihat dan memburuk setelah warga pindah dari pengungsian Pasar Baru Porong ke Desa Kedungsolo sekitar tahun 2010. “Mungkin juga dari udara yang kurang sehat, tapi tidak tahu pastinya. Jadi setelah mengungsi semua, baru ketahuan ada sakit ini dan itu,” ujarnya, menyiratkan dugaan dampak jangka panjang bencana.
‘Masih tercium baunya’
Semburan lumpur panas yang masih aktif dan mengeluarkan bau tidak sedap menjadi alasan utama bagi warga untuk menjauhi area tanggul. Suri Wahono, warga terdampak lainnya, berbagi kisah perjalanan hidupnya di permukiman baru pasca-pengungsian. Meski rasa khawatir akan luapan lumpur kini mereda, bau menyengat sesekali masih tercium hingga ke permukimannya. “Kadang masih tercium baunya dari jarak sejauh ini, tapi jauh lebih baik dari saat tinggal di pengungsian,” lanjut Wahono.
Wahono, yang dulunya adalah perajin perak di Desa Renokenongo dengan produk perhiasan yang telah menembus pasar Bali, harus mengawali kembali pekerjaannya setelah sempat terhenti. Sayangnya, pandemi COVID-19 kembali memukul usahanya. Krisis ekonomi global yang menyebabkan kenaikan harga emas juga berdampak pada bahan baku perak, memaksanya beralih ke kerajinan kuningan yang lebih terjangkau. “Awalnya kerajinan perhiasan perak. Karena harga semakin mahal, lalu beralih ke kuningan yang lebih murah bahan bakunya,” terang Wahono. Kini, di sebuah ruangan kecil berukuran 2×3 meter di samping rumahnya, Wahono bekerja seorang diri demi efisiensi biaya produksi. Perlahan namun pasti, pasar penjualan di Bali mulai kembali bergairah, turut mengangkat kembali perekonomian keluarganya.
‘Tidak cukup beli rumah baru’
Berbeda dengan Siti dan Wahono, Muna Ariyanti (49 tahun), warga Kelurahan Mindi yang tak jauh dari pusat semburan lumpur, memilih untuk tidak menjual rumahnya. Kelurahan Mindi masuk dalam peta area terdampak, berjarak kurang dari 100 meter dari tanggul. Sebagian besar warga telah dipindahkan karena wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana penurunan tanah dan potensi semburan baru. Namun, Muna, bersama puluhan warga lain, tetap bertahan di dekat Stasiun Porong. Alasannya, rumahnya yang kecil dihuni oleh empat keluarga, sehingga hasil penjualan tidak akan cukup untuk membeli rumah baru yang layak untuk semua. “Rumahnya kecil, tapi dihuni 4 keluarga, kalau dijual dan uangnya dibagi, tidak cukup untuk beli rumah baru,” kisah Muna pada Minggu, 24 Mei 2026. Tragedi Lapindo memang dikenal sebagai “kesalahan manusia,” dan upaya pemerintah menghentikan pengeboran Lapindo Brantas menjadi salah satu langkah penanganan yang diambil, tetapi dampaknya pada kehidupan Muna dan banyak lainnya masih begitu nyata.
Warga yang bertahan di permukiman depan Stasiun Porong ini seolah terlupakan. Secara administrasi, mereka dicatat telah pindah ke Kelurahan Porong, padahal kenyataannya masih menghuni kawasan rentan tersebut. Area yang kini dihuni sekitar 20 keluarga dengan 60 jiwa di 11 rumah itu terasa seperti kota mati yang luput dari perhatian pemerintah daerah. Fasilitas publik seperti jalan di depan stasiun rusak parah, meninggalkan genangan air setelah hujan, tanpa perbaikan yang berarti. “Jalan di depan Stasiun Porong ini sudah lama rusak, tidak diperbaiki, padahal sudah lapor,” kata Muna.
Sehari-hari, Muna bekerja sebagai penjaga penitipan sepeda motor di depan rumahnya, sekitar 30 meter dari Stasiun Porong. Stasiun ini masih ramai dengan penumpang kereta api, dan banyak dari Mojokerto maupun Pandaan, Pasuruan, yang menitipkan sepeda motor mereka. Geliat ini dimanfaatkan Muna untuk mencari nafkah di tengah keterbatasan ekonomi. “Setiap hari jaga sepeda motor di sini, tarifnya 5.000 rupiah satu sepeda motor selama satu hari. Total bisa masuk sekitar 45 sepeda motor,” ujar Muna, ibu satu anak yang kini beranjak dewasa. Selain jasa penitipan, beberapa warga juga membuka warung makan dan minum di depan stasiun. Meskipun tidak seramai sebelum semburan lumpur, pembeli masih datang, terutama yang menunggu kereta. Dulu, denyut ekonomi kawasan ini diramaikan oleh Pasar Porong lama yang kini menjadi lahan kosong dan taman. “Banyak warga yang jadi pedagang di sana. Tapi setelah pasarnya tutup dan orang-orang di sini banyak yang pindah, sekarang lebih sepi,” tutur Muna.
Tak hanya kehilangan mata pencarian, keluarga Muna juga merasakan dampak kesehatan yang pahit. Suaminya meninggal akibat kanker usus pada tahun 2008, dua tahun setelah lumpur menyembur. Muna sendiri kini memiliki riwayat penyakit jantung, setelah beberapa bulan lalu tak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara, Porong. “Awalnya ya sakit lambung, panas, lalu dibawa ke puskesmas. Di sana tidak ada dokter, lalu dibawa ke Rumah Sakit Pusdik, disana tidak sadar, ternyata kena jantung,” ungkap Muna, yang ingat sempat pusing dan mual di awal kemunculan lumpur. Muna dan warga lainnya hanya mengandalkan puskesmas dan dokter umum secara mandiri, karena ironisnya, beberapa warga tidak dapat menikmati layanan jaminan kesehatan dari pemerintah. Ia tidak mengerti mengapa jaminan kesehatan mereka tidak dapat diaktifkan. “Kalau saya sekarang antisipasinya ya berolahraga. Minimal jalan kaki. Kadang juga sering tes kesehatan di posyandu,” lanjutnya. Peristiwa ini mengingatkan bagaimana satu dekade berlalu, imbas banjir lumpur di Sidoarjo masih membekas, bahkan pembayaran ganti rugi lumpur Lapindo juga seringkali “mandek” dan menjadi polemik berkepanjangan.
Bagi Muna dan warga yang bertahan, rumah adalah segalanya—tempat tumbuh kembang anak dan jaminan masa depan mereka. Mereka merasa tak mampu memastikan masa depan anak-anak bila memilih menjual rumah dan pindah. “Ada warga yang terlanjur pindah, bilangnya menyesal kenapa dulu menjual. Sekarang lihat kami yang bertahan, mereka tahu kalau di sini masih bisa hidup dan akan ramai lagi,” ungkap Muna, yang sempat membuka warung namun tutup setelah pandemi.
Anak-anak menjaga ingatan soal lumpur Lapindo
Peristiwa Lapindo juga mengukir luka mendalam bagi generasi baru. Gambaran ini terlihat jelas dari goresan gambar anak-anak TK dan SD di Porong, Sidoarjo, yang mengikuti festival di Taman Dwarakerta pada Minggu (17/05). Sebanyak 50 murid TK dan 20 murid SD ini menggambar dan mewarnai tanggul lumpur dengan semburan asap kelabu. Menggambar menjadi langkah kecil untuk menjaga ingatan kolektif tentang penderitaan yang dirasakan warga, termasuk anak-anak, dalam menapaki masa depan. “Tema menggambar hari ini tentang semburan lumpur Lapindo, anak-anak bebas menambahkan sesuai imajinasi tentang kampung halaman,” kata Eko Widodo, panitia penyelenggara dari Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lapindo (KKLuLa).
Festival ini dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Tambang dan 20 Tahun Lumpur Lapindo. Alvero Rafiski, salah satu peserta menggambar yang karyanya diapresiasi juri, mengaku senang. “Ini gambar lumpur Lapindo yang ada asapnya, lalu ada backhoe yang sedang mengeruk lumpur, ada orangnya juga di situ,” seru Alvero, siswa kelas 1 SD di Kecamatan Porong. Alvero berharap rumahnya tidak terkena lumpur, dan semburan lumpur segera berhenti. Rumah dengan lingkungan sehat dan pemandangan indah menjadi harapan tulus anak-anak seperti Alvero, yang tinggal di perumahan Renojoyo, tempat relokasi korban terdampak. Harapan serupa juga diungkapkan Tisya, siswi kelas 1 SD di Porong, yang mendambakan rumah bagus dengan banyak bunga dan tanaman, tanpa bau menyengat. Ungkapan anak-anak ini menjadi gambaran nyata bahwa kehidupan yang lebih baik, jauh dari rasa was-was, masih menjadi dambaan yang belum terwujud bagi sebagian warga.
Pemerintah lepas tanggung jawab
Parlaungan Iffah Nasution, pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, menilai bahwa rentang waktu 20 tahun Lumpur Lapindo yang masih menyisakan banyak masalah adalah bentuk pengabaian pemerintah terhadap warganya. Menurutnya, pemerintah, baik pusat maupun daerah, cenderung menganggap suara dan kondisi warga korban lumpur tidak mewakili kelompok mayoritas. Namun, ia menekankan, hal tersebut seharusnya tidak menjadikan pemerintah enggan melakukan intervensi yang berarti untuk membantu masyarakat di sekitar tanggul lumpur. “Pertama, ada proses pengabaian. Kedua, ada eksternalitas negatif yang tidak ditangani pemerintah, terutama yang masih tinggal di sekitar tanggul, yang secara tidak langsung terdampak tapi tidak tersentuh secara aturan,” kata Parlaungan.
Perjuangan ekonomi masyarakat di atas sisa-sisa ruang hidup di sekitar kawasan lumpur seringkali mengabaikan risiko kesehatan dan lingkungan yang mengancam. Parlaungan melihat kekhawatiran besar di kalangan masyarakat ketika mereka akan direlokasi atau dipindahkan, karena tidak adanya jaminan atas pekerjaan maupun keberlanjutan masa depan mereka. “Mereka pindah, tetapi selanjutnya, apakah ada yang menjamin atas kehidupan mereka?” tanyanya retoris. Kebijakan pemerintah, lanjut Parlaungan, seharusnya tidak hanya sebatas urusan ganti rugi atau relokasi, melainkan juga keberlanjutan kehidupan warga setelah pindah dari kampung halaman asal, meliputi aktivitas ekonomi, pekerjaan, dan aktivitas sosial budaya di lokasi hidup yang baru.
Intervensi di bidang kesehatan juga menjadi krusial, mengingat peristiwa lumpur Lapindo yang berlangsung selama dua dekade tentu menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Pemerintah, kata Parlaungan, harus mengkategorikan masyarakat di sekitar tanggul lumpur sebagai kelompok rentan yang membutuhkan kebijakan afirmatif, seperti asuransi kesehatan dengan iuran ditanggung sepenuhnya oleh negara. Dengan demikian, bantuan sosial lainnya dapat diakses oleh masyarakat terdampak, baik langsung maupun tidak langsung. “Harus melihat kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul bukan sebagai kelompok masyarakat umum. Kita butuh kebijakan afirmatif, yang menyasar kelompok masyarakat rentan, karena berada di dalam radius suatu bencana,” terang Parlaungan.
Parlaungan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang secara konkret menangani kelompok masyarakat rentan atau yang tinggal di kawasan rentan ini. Terlebih lagi, kasus lumpur Lapindo selama 20 tahun ini banyak tertutupi oleh isu dan berita lain, menyebabkan suara korban lumpur sulit didengar. “Mereka hanya dilihat sebagai kelompok masyarakat kecil, dan 20 tahun itu rentang waktu yang lama dan panjang, sehingga ketika disuarakan kembali, akan terasa sulit untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” lanjutnya. Tak hanya pemerintah, perusahaan pertambangan penyebab bencana, yakni Lapindo Brantas, juga harus tetap dimintai pertanggungjawaban. Ini tidak hanya mencakup pembayaran ganti rugi, tetapi juga upaya pemulihan atau pengembalian kondisi ruang hidup yang rusak, serta tanggung jawab atas berbagai dampak lain yang ditimbulkan. “Sebetulnya tanggung jawab perusahaan tidak pernah selesai ketika berkaitan dengan bencana yang ditimbulkan. Secara publik etiknya seperti itu. Pemerintah harus menjembatani kepentingan publik, khususnya masyarakat sekitar tanggul lumpur dengan perusahaan,” tandas Parlaungan.
Sementara itu, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang bertanggung jawab menangani lumpur Lapindo di Porong, terus melakukan berbagai upaya untuk menguatkan tanggul dan mengalirkan air lumpur ke beberapa kolam penampungan luar tanggul utama. Air yang telah melalui proses, selanjutnya dialirkan ke Sungai Porong di selatan tanggul. Memperingati 20 tahun Lumpur Lapindo pada 29 Mei 2026, sejumlah aktivis lingkungan dan seniman dijadwalkan menggelar teaterikal di atas tanggul lumpur, disertai pembacaan puisi, pameran foto tragedi lumpur, diskusi, hingga pemutaran film dokumenter. Selain itu, sejumlah warga korban lumpur juga melakukan aksi ‘sambang buyut’, berupa tabur bunga dan mendoakan leluhur dari atas tanggul, sebuah bentuk penghormatan dan pengingat akan tragedi yang tak terlupakan.
