Pemerintah Indonesia sedang merumuskan strategi ekonomi vital dengan penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara. Langkah ini, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, bertujuan untuk mendongkrak penerimaan negara sekaligus menjadi langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas defisit APBN di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah.
Dalam konteks peningkatan pendapatan, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara aktif mendorong peningkatan volume produksi batu bara. Dorongan ini muncul seiring lonjakan harga komoditas global yang signifikan. “Terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor,” tegas Airlangga dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026, sebagaimana diunggah oleh Sekretariat Presiden di kanal YouTube-nya.
Peningkatan target produksi tersebut akan direalisasikan melalui penyesuaian atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi sektor pertambangan. Sementara itu, kajian mendalam mengenai penyesuaian kebijakan besar pajak ekspor masih terus dilakukan untuk memastikan implementasi yang optimal.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam pendapatan negara, terutama dari potensi windfall profit. Windfall profit merujuk pada laba luar biasa besar yang didapatkan oleh perusahaan atau industri akibat faktor eksternal mendadak, bukan karena peningkatan produktivitas internal. Menko Airlangga sebelumnya telah menguraikan bahwa pemerintah memiliki opsi untuk menerapkan windfall tax atau kenaikan tarif pajak khusus ketika terjadi lonjakan harga komoditas yang menghasilkan keuntungan tak terduga tersebut, sebagaimana disampaikannya dalam acara buka puasa bersama media awal pekan lalu.
Seluruh kebijakan fiskal ini dicanangkan dengan tujuan utama menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada di bawah batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Komitmen kuat pemerintah ini menjadi krusial, terutama di tengah tekanan global seperti lonjakan harga minyak dunia yang secara langsung berdampak pada kebutuhan subsidi BBM dan berpotensi menggerus kemampuan fiskal negara.
Selain optimalisasi pendapatan, pemerintah juga mengambil langkah strategis lain untuk efisiensi dan penghematan. Di antaranya adalah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sebagai upaya nyata menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tak hanya itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja, yang diharapkan dapat berkontribusi pada penghematan biaya operasional.
Langkah-langkah kebijakan fiskal yang prudent dan upaya penghematan ini menjadi semakin penting mengingat berbagai tantangan ekonomi ke depan. Analisis menyebutkan bahwa program-program utama yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi menciptakan tekanan pada prospek utang negara, menjadikannya dalam sorotan negatif. Oleh karena itu, strategi peningkatan penerimaan dan efisiensi ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
