Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan langkah tegas dalam menanggapi sorotan publik terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.030 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang bertugas memasak dan mendistribusikan hidangan MBG telah diberhentikan sementara.
Langkah ini diambil setelah program MBG menuai kritik negatif dari masyarakat. Prabowo tidak tinggal diam, ia segera memerintahkan pengecekan menyeluruh, memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk verifikasi, bahkan menugaskan timnya untuk turun langsung memantau kondisi di lapangan. “Dari sekian puluh ribu, dapur sudah kita tutup lebih dari seribu,” ujar Prabowo dalam sebuah diskusi bersama jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3), sebagaimana dikutip secara virtual pada Kamis (19/3).
Tak hanya penutupan sementara, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada 210 SPPG, serta surat peringatan kedua (SP2) kepada 11 SPPG lainnya. Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjaga kualitas program yang vital ini.
Ke depan, pemerintah akan memperketat standar operasional dapur program MBG dengan menerapkan sertifikasi. Prabowo menekankan bahwa setiap dapur yang ingin beroperasi wajib memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat, termasuk memastikan kualitas air yang digunakan. Dapur MBG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenai sanksi tegas, mulai dari penutupan permanen hingga penangguhan sementara.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, BGN juga telah membuka layanan hotline pengaduan SPPG melalui nomor bebas pulsa. Prabowo secara terbuka mendorong masyarakat, termasuk orang tua dan pihak sekolah, untuk tidak ragu menyampaikan kritik dan masukan. “Kita harus siap terima (kabar) tidak baik, siap dimaki-maki, siap dicurigai, tidak apa-apa, saya belajar banyak,” kata Prabowo, menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi berbagai masukan demi perbaikan program MBG.
Temuan Lele Mentah hingga Kelapa Utuh di MBG
Langkah pengetatan ini menyusul beberapa insiden yang sempat menghebohkan publik. Salah satunya adalah temuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan lele marinasi mentah bersama dua potong tempe dan tahu sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini terjadi pada Senin (9/3) di SMA Negeri 2 Pamekasan, Jawa Timur, di mana pihak sekolah menolak porsi MBG untuk siswanya. Kepala Sekolah SMAN 2 Pamekasan, Moh. Arifin, menyatakan penolakan tersebut karena menu yang disajikan berupa ikan lele mentah yang dilumuri saus kuning, disertai tempe atau tahu.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, tidak membantah adanya lele dan tempe mentah sebagai bagian dari menu yang disiapkan untuk siswa SMAN 2 Pamekasan. Namun, ia menjelaskan bahwa kedua makanan tersebut bukan keseluruhan menu yang diterima. Menurutnya, SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan juga menyediakan roti pizza, telur rebus, susu, serta buah naga. “Namun dalam video yang beredar hanya terlihat sebagian menu karena pihak sekolah menolak mengeluarkan paket makanan dari kendaraan distribusi,” jelas Nanik dalam keterangan resmi, Selasa (10/3).
Polemik lain yang tak kalah menarik perhatian adalah penghentian sementara operasional sembilan SPPG di Gresik, Jawa Timur. Keputusan ini diambil oleh BGN lantaran seluruh SPPG tersebut terbukti memberikan kelapa utuh sebagai menu MBG. Nanik menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada terulangnya polemik menu kelapa utuh yang sebelumnya pernah muncul di Kalimantan Timur pada Februari lalu. “Karena itu, sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh,” tegas Nanik dalam keterangan resmi, Minggu (15/3). Insiden-insiden ini menjadi pemicu utama bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengetatan standar program Makanan Bergizi Gratis secara menyeluruh.
