Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam penyediaan perumahan yang layak. AHY mengungkapkan bahwa angka *backlog* perumahan di Indonesia masih memprihatinkan, dengan data terbaru menunjukkan kesenjangan yang signifikan.
“Saat ini, terdapat 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah sama sekali, dan ironisnya, 26 juta keluarga lainnya masih tinggal di hunian yang jauh dari kata layak,” ungkap AHY dalam pemaparan capaian satu tahun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025. Data ini menggarisbawahi urgensi penanganan masalah perumahan sebagai isu krusial.
Menyadari permasalahan ini, pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu program prioritas nasional. AHY mengklaim bahwa berbagai skema pembiayaan yang dijalankan menunjukkan perkembangan yang positif berdasarkan data per 29 September 2025.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Demokrat ini merinci progres dari beberapa skema pembiayaan. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), misalnya, telah merealisasikan 200.809 unit rumah dari target 350.000 unit, atau sekitar 57 persen. Sementara itu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mencapai 23.420 unit dari 45.073 unit yang ditargetkan, dengan tingkat realisasi 52 persen. Selain itu, 177.970 unit rumah juga telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Namun, AHY menekankan bahwa persoalan perumahan tidak hanya sebatas pada ketersediaan unit rumah. Kebijakan tata ruang yang semakin kompleks, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk, turut menjadi faktor yang memengaruhi. Kompleksitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah, lanjut AHY, menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan kepentingan lain, seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan menjadi isu krusial, di mana banyak lahan produktif yang semula digunakan untuk pertanian dan perkebunan kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Dilema ini semakin memperumit upaya penyediaan perumahan yang berkelanjutan.
“Masalah mendasar yang kita hadapi adalah tata ruang, karena semakin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang semakin padat,” tegas AHY. Keterbatasan lahan ini menjadi tantangan utama yang perlu diatasi agar pembangunan perumahan dapat berjalan selaras dengan kepentingan lain yang juga mendesak. Permasalahan pasokan gas industri yang sempat tersendat, misalnya, juga menjadi perhatian pemerintah dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan pembangunan.
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penyediaan perumahan yang layak. Data menunjukkan 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah dan 26 juta keluarga tinggal di hunian yang tidak layak. Pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah melalui berbagai skema pembiayaan.
Beberapa skema pembiayaan seperti FLPP telah merealisasikan 200.809 unit rumah dari target 350.000 unit, dan BSPS mencapai 23.420 unit dari 45.073 unit yang ditargetkan. AHY menekankan bahwa persoalan perumahan juga dipengaruhi oleh kebijakan tata ruang yang semakin kompleks, terutama di perkotaan. Pemerintah menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan kepentingan lain seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan.
