Mikroplastik di Air Hujan Jakarta: Temuan BRIN Diteliti Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengungkap adanya kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan telah melakukan pendalaman terhadap temuan yang mengkhawatirkan ini.

“Terkait hujan yang mengandung plastik seperti yang ditemukan BRIN, kami sudah melakukan pendalaman,” ungkap Heru Budi Hartono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Cakung, Jakarta, Selasa (21/10). Pernyataan ini mengindikasikan keseriusan Pemprov DKI dalam menanggapi isu polusi mikroplastik yang semakin mengkhawatirkan.

Lebih lanjut, Heru Budi Hartono menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan segera menyampaikan hasil kajiannya kepada publik. “Nanti secara khusus Kepala Dinas Lingkungan Hidup akan saya minta untuk menyampaikan ke publik karena mereka juga melakukan penelitian. Dalam waktu dekat ini pasti akan saya minta untuk menyampaikan ke publik,” tegasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat segera mengetahui langkah-langkah konkret yang akan diambil Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, hasil penelitian BRIN mengungkapkan bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan. Temuan ini menjadi sinyal peringatan bahwa polusi plastik tidak hanya mencemari tanah dan laut, tetapi juga telah mencapai atmosfer. Polusi mikroplastik menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup di perkotaan.

Peneliti BRIN, Muhammad Reza Cordova, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan sejak 2022 menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di Ibu Kota. Partikel-partikel plastik mikroskopis tersebut terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Kondisi ini menggambarkan betapa masifnya permasalahan sampah plastik di Jakarta.

“Mikroplastik ini berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka,” jelas Reza, seperti dikutip dari situs BRIN, Jumat (17/10). Sumber-sumber mikroplastik yang beragam ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang perlu diatasi secara komprehensif.

Menindaklanjuti hasil penelitian BRIN, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terus berupaya memperkuat pengendalian sampah plastik dari hulu hingga hilir. Hal ini termasuk pemantauan kualitas udara dan air hujan secara berkelanjutan. Pemantauan yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam menanggulangi persoalan plastik ini. “Menjaga langit Jakarta bebas dari mikroplastik adalah tanggung jawab bersama, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama untuk menanggulangi persoalan plastik ini,” ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (19/10). Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah polusi mikroplastik.

Sejumlah langkah telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta, termasuk penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan, perluasan Jakstrada Persampahan yang menargetkan pengurangan sampah 30 persen dari sumbernya, serta pengembangan bank sampah, fasilitas TPS 3R, dan inisiatif daur ulang berbasis komunitas. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi volume sampah plastik yang dihasilkan.

Saat ini, DLH DKI bersama BRIN tengah memperluas pemantauan mikroplastik di udara dan air hujan melalui sistem Jakarta Environmental Data Integration (JEDI), sebuah platform berbasis data untuk memantau kualitas lingkungan. Data dari sistem ini akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah polusi mikroplastik.