Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun. Angka ini setara dengan 63,4% dari target yang telah ditetapkan dalam outlook, yaitu sebesar Rp 3.527,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, merinci bahwa belanja negara tersebut terdiri dari Rp 1.589,9 triliun belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L sejumlah Rp 789 triliun.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 644,9 triliun, atau 74,6% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 864,1 triliun. Meskipun demikian, Wamenkeu Suahasil menekankan pentingnya percepatan belanja, mengingat tahun 2025 hanya menyisakan tiga bulan lagi.
“Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini sebesar Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7% dari outlook. Perlu kita note bahwa ini adalah angka akhir September, dan tahun 2025 tinggal 3 bulan. Percepatan belanja sekitar Rp 1.292,7 triliun diperlukan untuk mencapai outlook,” jelas Suahasil.
Percepatan belanja pemerintah ini dianggap krusial karena sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, optimalisasi belanja negara akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Karena itu, yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja,” tegasnya.
Secara lebih detail, Suahasil menjelaskan bahwa belanja K/L yang sudah terealisasi mencapai Rp 800,9 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp 475 triliun lagi yang harus dibelanjakan pada Kuartal IV-2025.
“Ini juga kita dorong kementerian, lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan,” imbuhnya.
Selain belanja K/L, percepatan juga diperlukan untuk belanja non-K/L, terutama belanja modal. Umumnya, belanja modal ini akan diintensifkan menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan November dan Desember 2025.
“Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk percepatan pelaksanaan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.
Ringkasan
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun, atau 63,4% dari target. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.589,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 644,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan menekankan pentingnya percepatan belanja negara dalam tiga bulan terakhir tahun 2025 untuk mencapai target outlook. Percepatan belanja K/L dan non-K/L, termasuk belanja modal untuk infrastruktur, diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
