Pemerintah Amerika Serikat (pemerintah AS) secara resmi mengalami shutdown pada hari Rabu, 1 Oktober, setelah upaya mencapai kesepakatan pendanaan antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres menemui jalan buntu. Seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera, penutupan ini berdampak pada penghentian sementara berbagai layanan publik dan penangguhan gaji pegawai federal, bahkan muncul kekhawatiran gaji tidak akan dibayarkan sama sekali.
Biasanya, dalam situasi shutdown sebelumnya, pegawai pemerintah yang terkena dampak akan ditempatkan dalam status furlough, atau cuti sementara tanpa bayaran. Setelah pemerintah kembali beroperasi, gaji mereka akan dibayarkan. Namun, kali ini, pemerintahan Donald Trump mengancam akan memberhentikan pegawai secara permanen, meningkatkan ketidakpastian di kalangan pegawai negeri.
Kebuntuan di Kongres
Setiap tanggal 1 Oktober menandai dimulainya tahun fiskal baru bagi pemerintah federal Amerika Serikat. Tanpa adanya rancangan pendanaan darurat yang disetujui, roda pemerintahan tidak dapat berputar. Saat ini, Partai Republik memegang kendali di kedua kamar Kongres. Di Senat, mereka memiliki 53 kursi, berbanding 47 kursi yang dikuasai Partai Demokrat.
Untuk meloloskan rancangan undang-undang di Senat, diperlukan 60 suara. Pemimpin mayoritas Senat saat ini adalah John Thune dari Partai Republik, sementara pemimpin minoritas adalah Chuck Schumer dari Partai Demokrat.
Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Republik mendominasi dengan 220 kursi, sementara Partai Demokrat memiliki 212 kursi. Ketua DPR adalah Mike Johnson, dengan Steve Scalise menjabat sebagai pemimpin mayoritas, dan Hakeem Jeffries sebagai pemimpin minoritas.
Perdebatan sengit di Kongres dipicu oleh rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang diajukan oleh Partai Republik. Rancangan ini bertujuan untuk membiayai operasi pemerintah hingga tanggal 21 November. Tanpa pengesahan rancangan ini, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya.
Obamacare Menjadi Sumber Perselisihan
Salah satu poin utama yang menyebabkan kebuntuan adalah kelanjutan pendanaan untuk Affordable Care Act, yang lebih dikenal sebagai Obamacare. Program ini sangat populer di kalangan pemilih, terutama karena memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Partai Demokrat bersikeras menolak mendukung rancangan anggaran yang diajukan oleh Partai Republik kecuali pemotongan Medicaid yang diberlakukan melalui kebijakan “One Big Beautiful Bill” pada bulan Juli lalu dicabut. Selain itu, mereka juga menuntut perpanjangan kredit pajak khusus yang bertujuan untuk menurunkan biaya asuransi kesehatan bagi warga Amerika. Kredit pajak ini dijadwalkan berakhir pada akhir tahun ini.
Sebagai respons, Demokrat di Senat mengajukan sejumlah alternatif, termasuk rancangan pendanaan sementara yang akan berlaku selama tujuh hingga sepuluh hari. Namun, usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Partai Republik. Situasi semakin memanas ketika Trump membatalkan pertemuan dengan pimpinan Demokrat dan menuduh tuntutan mereka tidak serius.
Polemik Video Deepfake Trump
Ketegangan politik semakin meruncing setelah Trump mengunggah video deepfake di platform media sosial miliknya, Truth Social. Video tersebut menampilkan Jeffries yang diedit sedemikian rupa sehingga tampak mengenakan sombrero besar dan kumis palsu. Dalam video tersebut, terdengar suara palsu yang diklaim sebagai Chuck Schumer mengatakan, “Jika kita memberikan semua imigran ilegal ini layanan kesehatan, kita mungkin bisa mendapatkan dukungan mereka sehingga mereka dapat memilih untuk kita.”
Video tersebut segera menuai kecaman dari Partai Demokrat, yang menyebutnya sebagai ujaran rasis yang mengacu pada stereotip negatif terhadap warga Meksiko. “Itu adalah video menjijikkan, dan kami akan terus menegaskan bahwa kebencian tidak akan membawa Anda ke mana-mana,” tegas Hakeem Jeffries.
Jeffries menambahkan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk melindungi layanan kesehatan rakyat Amerika di tengah serangan yang ia sebut belum pernah terjadi sebelumnya dari Partai Republik. Upaya perlindungan ini menjadi krusial di tengah ancaman shutdown yang semakin nyata.
Shutdown dalam Sejarah AS
Menurut laporan dari NBC News, penutupan pemerintah kali ini adalah yang pertama sejak tahun 2018. Meskipun jarang terjadi, frekuensi shutdown cenderung meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan, pada bulan Maret lalu, Kongres hampir melewati tenggat waktu sebelum akhirnya berhasil meloloskan rancangan undang-undang beberapa jam sebelum batas waktu yang ditentukan.
Shutdown terlama dalam sejarah Amerika Serikat berlangsung selama 34 hari, dari Desember 2018 hingga Januari 2019, akibat perdebatan sengit mengenai pendanaan tembok perbatasan yang menjadi prioritas utama Trump.
Sejak tahun 1976, pemerintah federal Amerika Serikat telah mengalami penutupan sebanyak 20 kali. Setelah periode stabilitas dari tahun 1995 hingga 2013, di mana tidak terjadi shutdown sama sekali, dalam 12 tahun terakhir tercatat tiga kali penutupan. Hal ini menunjukkan bahwa polarisasi politik semakin memperburuk potensi terjadinya shutdown.
Proses Anggaran Federal
Menurut informasi dari laman resmi USA.gov, proses penyusunan anggaran pemerintah federal dimulai setahun sebelum tahun fiskal baru. Tahun fiskal berlangsung dari tanggal 1 Oktober hingga 30 September. Anggaran federal dibagi menjadi tiga pos utama.
Pertama, pengeluaran wajib, yang mencakup program jaminan sosial, Medicare, dan tunjangan veteran. Pos ini menyedot lebih dari separuh total anggaran.
Kedua, pengeluaran diskresioner, yaitu pendanaan untuk berbagai lembaga federal yang ditentukan oleh Kongres setiap tahun. Pengeluaran ini mencakup sekitar sepertiga dari total anggaran.
Ketiga, bunga utang, yang biasanya menyumbang kurang dari 10 persen dari total anggaran.
Proses penyusunan anggaran dimulai dengan pengajuan permintaan anggaran oleh masing-masing lembaga federal kepada Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB). Kemudian, OMB menyusunnya menjadi proposal presiden, yang diajukan ke Kongres pada awal tahun berikutnya.
Selanjutnya, rancangan anggaran dibagi ke 12 subkomite di DPR dan Senat yang bertugas sesuai bidangnya, mulai dari pertahanan hingga energi. DPR dan Senat menyusun resolusi masing-masing, lalu digabungkan menjadi satu. Setelah disahkan di kedua kamar, rancangan tersebut dikirim ke presiden untuk ditandatangani atau diveto.
Pilihan Editor: Pemerintah AS Resmi Shutdown Mulai Rabu, Trump Ancam Pecat Pegawai
Ringkasan
Pemerintah Amerika Serikat mengalami shutdown karena gagal mencapai kesepakatan pendanaan antara Partai Demokrat dan Republik di Kongres. Akibatnya, layanan publik terganggu dan gaji pegawai federal tertunda. Ketegangan dipicu oleh perselisihan mengenai pendanaan Obamacare dan kebijakan pemotongan Medicaid, serta polemik video deepfake yang diunggah oleh Trump.
Shutdown kali ini merupakan yang pertama sejak 2018, dan frekuensinya cenderung meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Proses anggaran federal melibatkan pengajuan dari lembaga federal, penyusunan proposal presiden, dan persetujuan oleh Kongres. Kegagalan mencapai kesepakatan mengakibatkan penutupan berbagai layanan pemerintah dan berdampak pada ekonomi dan politik negara.
