Presiden Prabowo Subianto berencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program digitalisasi yang ambisius. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan membagikan 330 ribu smart TV atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2025. Perangkat canggih ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan visi pendidikan digital yang dicanangkan oleh Kepala Negara.
Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 10 ribu sekolah yang menerima satu smart TV per unit pendidikan. “Sekarang pun kami sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar,” ujarnya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial di Ragunan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 11 September 2025.
Target ambisius telah ditetapkan, di mana pemerintah berencana mendistribusikan 100 smart TV pada November mendatang. Jumlah ini akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya. Idealnya, menurut Prabowo, setiap kelas di setiap sekolah memiliki satu perangkat TV pintar.
Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menjelaskan bahwa setiap unit smart TV menelan biaya sekitar Rp 26 juta. “Kalau enggak salah Rp 26 juta per unit itu sudah termasuk ongkos kirim, sudah termasuk asuransi, sudah termasuk garansi gitu ya,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 12 September 2025.
Dari data yang dimiliki oleh LKPP, terungkap bahwa pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 7,9 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan smart TV pada tahun 2025. Anggaran ini dialokasikan secara spesifik untuk setiap jenjang pendidikan.
Berikut rincian alokasi anggaran pengadaan smart TV berdasarkan data yang diperoleh Tempo:
* Direktorat SD: Rp 4.135.608.750.000
* PAUD: Rp 1.710.048.240.000
* SMA: Rp 1.000.779.120.000
* SMK: Rp 972.841.320.000
* Pendidikan non-formal dan pendidikan informal: Rp 90.000.000.000
Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan smart TV pada tahun 2025 mencapai Rp 7.909.277.430.000 atau senilai Rp 7,9 triliun.
Tempo terus berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, serta Wakilnya, Atip Latipulhayat, terkait rincian anggaran tersebut, namun hingga saat ini belum ada respons.
Smart TV yang dipesan pemerintah memiliki layar berukuran 75 inci dengan spesifikasi mode 75WM61FE. Perangkat digital ini menggunakan sistem operasi Android 13 dengan kapasitas memori 16 gigabyte (GB). Selain itu, papan pintar ini membutuhkan tegangan listrik 100-240 volt, terintegrasi dengan akun Merdeka Mengajar, serta dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang mendukung proses pembelajaran.
Berdasarkan pantauan di lapangan, distribusi smart TV ini menyasar semua sekolah tanpa terkecuali, mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA), baik sekolah negeri maupun sekolah swasta elite.
Setya Budi Arijanta menjelaskan bahwa program ini didanai dari anggaran Kementerian Dasar dan Menengah. Kesepakatan pembelian dengan vendor telah dilakukan sekitar dua bulan lalu. Pemerintah memilih Hisense sebagai penyedia karena perusahaan tersebut menawarkan harga yang paling kompetitif dibandingkan pesaingnya, Acer, yang mengajukan harga sekitar Rp 40 juta per unit.
“Acer mengundurkan diri, maksudnya nggak mau turun (harga). Akhirnya, yang mau negosiasi harganya tuh Hisense di angka Rp 26 juta per unit itu,” jelas Setya.
Meskipun demikian, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah memiliki hak untuk menolak distribusi perangkat smart TV atau interactive flat panel (IFP) dari pemerintah. Menurutnya, smart TV hanya akan diberikan kepada sekolah yang telah menyatakan kesediaannya untuk menerima.
“Kalau misalnya sekolah tidak bersedia dan karena kekeliruan dari distributor, maka bisa minta dikembalikan atau minta kami ambil,” kata Mu’ti saat ditemui di kantornya, pada Kamis, 11 September 2025. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan program digitalisasi pendidikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing.
Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Mu’ti sebelumnya, terdapat pandangan beragam mengenai program ini. Beberapa sekolah mungkin merasa belum siap atau memiliki prioritas lain. Abdul Mu’ti: Banyak Sekolah yang Sedekah Nilai, menunjukkan adanya dinamika dan pertimbangan yang lebih dalam di balik penerimaan bantuan ini.
Dede Leni Mardianti turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto berencana mendistribusikan 330 ribu smart TV ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025, sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan. Pemerintah telah menganggarkan Rp 7,9 triliun dari APBN untuk pengadaan ini, dengan alokasi berbeda untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Saat ini, sudah ada 10 ribu sekolah yang menerima satu unit.
Setiap unit smart TV berukuran 75 inci diperkirakan menelan biaya Rp 26 juta, termasuk ongkos kirim, asuransi, dan garansi. Sekolah memiliki hak untuk menolak jika tidak bersedia menerima perangkat tersebut. Hisense dipilih sebagai penyedia karena menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan Acer.
