Burden Sharing Covid-19 Dulu vs Sekarang: Apa Perbedaannya?

BANK Indonesia (BI) kembali menerapkan skema burden sharing atau pembagian beban bunga dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) demi mendukung pembiayaan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diwujudkan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 200 triliun oleh BI.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa peran bank sentral tidak terbatas pada pengendalian suku bunga. BI juga memperkuat kebijakan moneter ekspansif melalui pembelian SBN di pasar sekunder.

“Sejak kemarin, BI telah membeli SBN sebesar Rp 200 triliun, termasuk untuk keperluan debt switching,” ungkap Perry dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Selasa, 2 September 2025.

Skema burden sharing ini bukanlah hal baru. Dosen dan peneliti Universitas Islam Indonesia (UII), Listya Endang Artiani, menjelaskan bahwa Indonesia pernah menerapkan skema serupa saat pandemi Covid-19 melanda.

“Kita punya pengalaman yang serupa, namun dengan konteks yang khas. Ketika pandemi COVID-19 mengguncang pada 2020, penerimaan negara merosot tajam. Sementara itu, kebutuhan belanja untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan penyelamatan UMKM melonjak drastis. Akibatnya, defisit anggaran membengkak hingga lebih dari 6 persen PDB, sebuah angka yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi,” jelasnya kepada Tempo, Kamis, 4 September 2025.

Dalam situasi darurat tersebut, lahirlah skema burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat itu, BI tidak hanya membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana, tetapi juga menanggung sebagian atau bahkan seluruh bunga yang seharusnya dibayar oleh APBN.

Menurut Listya Endang, dengan cara ini pemerintah mendapatkan dana segar untuk membiayai belanja krisis tanpa harus menambah beban bunga utang. Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2020, BI menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara, extraordinary, dan tidak dimaksudkan untuk menjadi permanen (Bank Indonesia, 2021).

“Skema ini sering disebut sebagai salah satu inovasi fiskal-moneter paling berani sejak reformasi. Ini menunjukkan bahwa koordinasi erat antara BI dan Kemenkeu bisa menjadi penyelamat di saat krisis, sekaligus memperlihatkan bagaimana ‘cetak uang’ dalam versi modern bisa dijalankan dengan syarat dan batas tertentu,” kata Listya, dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, Yogyakarta.

Skema Burden Sharing BI–Kemenkeu (2020–2022)

Pandemi COVID-19, seperti yang diungkapkan Listya Endang, bukan hanya soal rumah sakit yang penuh atau tenaga medis yang kewalahan. Krisis ini juga memukul keras perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, penerimaan negara mengalami penurunan signifikan akibat terhentinya aktivitas ekonomi. Pajak menurun, penerimaan ekspor melemah, dan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, pengeluaran negara justru melonjak drastis untuk tiga kebutuhan vital: penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penyelamatan dunia usaha, terutama UMKM.

Akibatnya, defisit anggaran yang biasanya dijaga pada level 2–3 persen Produk Domestik Bruto (PDB), melonjak hingga lebih dari 6 persen PDB. Angka ini hampir tidak pernah terjadi sejak reformasi fiskal 1998 (Kemenkeu, 2021). Pemerintah menghadapi dilema: bagaimana membiayai lonjakan belanja tanpa membebani APBN dengan utang yang besar?

“Di sinilah lahir skema burden sharing, sebuah kebijakan kolaboratif yang sangat luar biasa antara BI dan Kemenkeu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia, bank sentral tidak hanya menjadi penjaga stabilitas moneter, tetapi juga turun tangan langsung membiayai defisit fiskal pemerintah,” kata Listya Endang dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, pada Senin, 4 Agustus 2025.

Skema ini disebut burden sharing karena pada dasarnya membagi beban. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), instrumen utang yang biasa digunakan untuk menutup defisit. Biasanya, SBN ini dibeli oleh investor dengan imbalan bunga yang kemudian harus dibayar oleh APBN. Namun, melalui skema burden sharing, BI ikut membeli sebagian SBN tersebut, dan bahkan menanggung sebagian atau seluruh beban bunga yang seharusnya ditanggung pemerintah.

Dengan mekanisme ini, menurut Listya Endang, APBN terbantu dua kali lipat: pemerintah memperoleh dana segar untuk membiayai program darurat, sekaligus tidak terbebani pembayaran bunga utang yang biasanya cukup besar.

“Ruang fiskal pun bisa difokuskan pada kebutuhan yang mendesak: belanja kesehatan, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, subsidi bunga kredit UMKM, hingga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta.

Data dari Kemenkeu menunjukkan bahwa total kontribusi BI melalui skema ini pada 2020–2022 mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun, atau hampir 7 persen dari PDB Indonesia (Kemenkeu, 2022). Angka ini setara dengan hampir setengah dari total belanja negara untuk kesehatan dan perlindungan sosial selama pandemi. Tanpa skema ini, defisit anggaran bisa melonjak lebih tinggi, sementara beban bunga utang dalam APBN akan membengkak drastis.

“Langkah ini bukan hanya teknis, tetapi juga politis, sebagai pilihan sulit namun perlu untuk menyelamatkan perekonomian,” kata Listya. Hal ini adalah wujud “kebijakan sinergi luar biasa” antara fiskal dan moneter, sesuatu yang belum pernah dilakukan sejak reformasi.

Meskipun demikian, burden sharing tidak boleh menjadi kebijakan permanen. Hal ini dikarenakan dapat merusak kredibilitas BI sebagai bank sentral yang independen. Milton Friedman sejak lama mengingatkan bahwa “tidak ada makan siang gratis” dalam kebijakan moneter: bantuan bank sentral memang meringankan beban jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan inflasi dan risiko moral hazard di masa depan (Friedman, 1963). Implikasi dari kebijakan burden sharing ini tentu perlu diperhatikan secara saksama agar tidak menimbulkan permasalahan ekonomi di kemudian hari.

Tak heran, skema burden sharing ini disebut sebagai “eksperimen kebijakan terbesar” dalam sejarah moneter-fiskal Indonesia pasca-krisis 1998. “Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, pagar antara fiskal dan moneter bisa dilonggarkan, asalkan ada komitmen kuat bahwa langkah ini bersifat sementara, extraordinary, dan tidak menjadi normal baru,” ujar Listya.

Pilihan Editor: Burden Sharing Bank Indonesia-Kemenkeu: Risiko Ekonomi, Politik, dan Kredibilitas BI