Reshuffle Kabinet Prabowo: Bocoran Nama Menteri & Fakta Terkini!

PRESIDEN Prabowo Subianto melantik empat menteri dan satu wakil menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 8 September 2025. Pelantikan ini dilakukan setelah Prabowo merombak komposisi menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri. Beberapa nama yang mengalami pergeseran antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini tidak bertujuan untuk menyingkirkan para menteri yang berasal dari era pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). “Enggak ada, enggak ada,” tegas Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Prasetyo menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik merupakan putra terbaik bangsa Indonesia. Pemilihan menteri ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. “Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia,” lanjut Prasetyo.

Para menteri dan wakil menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025. Kepres ini mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah; Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan; Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI); dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

Kelimanya kemudian diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo sesuai dengan kepercayaan agama Islam. “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap kelima menteri dan wakil menteri secara serentak.

Mereka juga bersumpah, dalam menjalankan tugas dan jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Istana Bantah Sri Mulyani Mengundurkan Diri

Menanggapi spekulasi yang beredar, Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa Sri Mulyani mengundurkan diri dari posisi Menteri Keuangan sehingga dilakukan reshuffle.

Presiden Prabowo Subianto mencopot Sri Mulyani dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 8 September 2025. “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Pak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” kata Prasetyo usai pelantikan.

Prasetyo menjelaskan bahwa banyak pertimbangan yang mendasari keputusan Presiden mengganti Sri Mulyani. Ia pun meminta publik untuk tidak memperdebatkan apakah Sri Mulyani mengundurkan diri atau tidak. “Bismillah, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” ujar Prasetyo.

Golkar Akui Sodorkan Mukhtarudin

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa partainya merekomendasikan Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Bahlil menegaskan bahwa pergantian kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan partai hanya menyarankan nama. “Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, 8 September 2025.

Kendati demikian, ia membantah bahwa pelantikan Mukhtarudin dan pencopotan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga merupakan bagian dari tukar guling posisi menteri. Pasalnya, keduanya adalah kader Golkar. Mukhtarudin saat ini menjabat sebagai sekretaris fraksi Partai Golkar, sementara Dito adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial dan Ormas. “Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini penugasan dari Bapak Presiden,” tegas Bahlil.

Dito Terima Keputusan Presiden

Dito Ariotedjo menerima keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikan dirinya dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dito mengaku telah mengetahui rencana perombakan kabinet sejak Senin pagi.

“Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan masa jabatan saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk masa bakti di kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran,” kata Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin malam seperti dikutip Antara.

Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai Menpora sejak April 2023. “Insya Allah pengganti barunya akan segera diumumkan,” ujarnya.

PDIP Minta Tak Dikaitkan dengan Reshuffle

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Guntur Romli menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia pun meminta agar partainya tidak dikaitkan dengan perombakan kabinet ini. “Reshuffle tidak bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan karena posisi kami adalah penyeimbang,” kata Guntur melalui pesan singkat, Senin, 8 September 2025.

Guntur menegaskan bahwa tidak ada kader PDIP di Kabinet Merah Putih, baik sebelum maupun sesudah reshuffle. “Tidak ada (kader masuk pemerintahan). Kami di luar pemerintahan dan sebagai penyeimbang,” ujar Guntur.

Salah satu menteri yang dicopot adalah Budi Gunawan dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Budi dikenal sebagai salah satu orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia pernah menjadi ajudan Megawati saat putri sulung Sukarno itu memimpin negara. Oleh karena itu, kehadiran Budi di Kabinet Merah Putih sempat dianggap sebagai representasi PDIP di pemerintahan Prabowo.

Cak Imin soal Pencopotan Karding

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan tanggapannya terkait pencopotan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). “Semua kan kewenangan Presiden,” kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 8 September 2025.

Namun, Cak Imin enggan berkomentar mengenai dugaan bahwa pencopotan Karding disebabkan oleh viralnya foto dirinya bermain domino dengan pengusaha yang pernah terlibat dalam kasus pembalakan liar, Aziz Wellang. “Saya enggak tahu. Setiap kabinet adalah kewenangan Presiden,” kata Cak Imin.

Senada dengan Cak Imin, Wakil Ketua Umum DPP Partai PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Itu kewenangan Pak Presiden,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin.

Mengenai kemungkinan adanya internal PKB yang dipanggil oleh Prabowo, Cucun mengaku belum mendapatkan informasi. Sementara terkait tawaran posisi di kabinet kepada PKB, Wakil Ketua DPR itu hanya menjawab, “Itu Pak Presiden langsung lah.”

Purbaya Siap Memperbaiki Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi fenomena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan setelah reshuffle sebagai hal yang wajar.

Indeks Harga Saham Gabungan terpantau anjlok 100,50 poin atau 1,28 persen di 7.766,85 pada penutupan perdagangan Senin, 8 September 2025. Anjloknya IHSG terjadi setelah berita reshuffle beredar.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa dirinya telah berkecimpung di pasar saham selama 15 tahun sehingga memahami betul cara untuk memperbaiki ekonomi.

“Kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan dirinya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam waktu 100 hari kerja.

“Dia (Presiden) bilang jangan lama-lama, cepat. Ya kita cobalah. Tadi barusan setelah pelantikan (disampaikan),” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun ini terbilang sulit mengingat situasi yang ada. Namun, ia optimistis bahwa dalam dua atau tiga tahun ke depan terdapat peluang untuk mencapai target tersebut.

“Kami balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, kami sesuaikan,” ujarnya.

Eka Yudha, Ervana, Antara, dan Sultan Abdurahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Informasi terkait penunjukan Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI dan implikasinya bagi Partai Golkar dapat dibaca lebih lanjut dalam artikel terpisah mengenai penetapan sekretaris fraksi.