Jakarta – Polemik kunjungan pejabat publik ke luar negeri kembali mencuat. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda baru-baru ini menyampaikan kritik keras terkait praktik pelesiran sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan melibatkan mahasiswa. PPI Belanda mendesak seluruh KBRI di berbagai negara untuk menghentikan praktik pelibatan pelajar Indonesia dalam memfasilitasi kegiatan pejabat publik di luar negeri.
Yosafat Beltsazar, Ketua PPI Groningen, menyoroti bahwa pelibatan pelajar oleh KBRI dalam memfasilitasi pejabat publik di luar negeri telah menimbulkan konsekuensi tragis. Ia menyinggung kasus Muhammad Athaya Helmi Nasution di Wina, Austria, sebagai contoh nyata dampak negatif dari praktik ini.
Dijelaskannya, almarhum Muhammad Athaya Helmi Nasution wafat setelah mendampingi kunjungan tertutup yang melibatkan anggota DPR, OJK, dan Bank Indonesia pada tanggal 25—27 Agustus 2025. Kunjungan ini berlangsung di tengah situasi dalam negeri yang sedang bergejolak akibat aksi demonstrasi.
Hasil otopsi forensik menunjukkan bahwa almarhum diduga mengalami *seizure* atau kejang-kejang, yang kemungkinan besar dipicu oleh *heatstroke* (sengatan panas). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya asupan cairan dan nutrisi, serta kelelahan yang menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit (*electrolyte imbalances*) dan hipoglikemia (kadar gula darah rendah). Rangkaian kejadian ini diduga kuat menjadi penyebab *stroke* yang dialami almarhum, setelah beraktivitas penuh sebagai pemandu dari pagi hingga malam hari.
Selain menyoroti kasus tersebut, Yosafat juga mengutuk pihak *event organizer* (EO) dan koordinator *Liaison Officer* (LO) yang dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf kepada keluarga almarhum yang telah datang jauh-jauh ke Wina untuk mengurus jenazah.
Ironisnya, keluarga almarhum juga mengindikasikan adanya upaya penutupan informasi mengenai detail kegiatan dan identitas pihak yang dipandu oleh almarhum selama di Wina.
“Alih-alih mengunjungi tempat penginapan almarhum saat menghembuskan nafas terakhir, acara kunjungan kerja masih terus bergulir di mana pihak EO justru sibuk mengurus persiapan acara makan-makan bersama pejabat publik di restoran,” ungkap Yosafat.
Kasus ini menjadi sorotan di tengah isu efisiensi anggaran negara. Sebelumnya, Prabowo Subianto, saat masih menjadi calon presiden, pernah menyampaikan wacana untuk mencabut tunjangan DPR dan meniadakan kunjungan luar negeri sebagai upaya penghematan.
Menanggapi permasalahan ini, PPI Belanda mengimbau seluruh pelajar Indonesia di berbagai negara untuk secara tegas menolak permintaan pendampingan dari pejabat publik Indonesia yang melakukan kunjungan tertutup atau bersifat pribadi.
“Menghimbau mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Belanda agar tidak menerima tawaran untuk memfasilitasi perjalanan pejabat publik, terutama yang datang melalui jalur pribadi atau jaringan pertemanan,” tegas Yosafat.
Di sisi lain, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah warga negara Indonesia yang berlibur ke luar negeri, dengan Malaysia menjadi destinasi favorit. Hal ini menambah kompleksitas isu terkait perjalanan ke luar negeri, terutama yang melibatkan pejabat publik.
Ringkasan
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda mengkritik keras praktik pelesiran pejabat OJK, BI, dan DPR yang difasilitasi KBRI, melibatkan mahasiswa. Mereka menyoroti kasus meninggalnya seorang mahasiswa di Wina, Austria, setelah mendampingi kunjungan pejabat publik di tengah aksi demonstrasi di Indonesia. Otopsi menunjukkan almarhum diduga mengalami *stroke* akibat *heatstroke*, kelelahan, dan kurangnya nutrisi.
PPI Belanda mengutuk EO dan koordinator LO yang dinilai tidak bertanggung jawab dan mengindikasikan adanya upaya penutupan informasi terkait detail kegiatan dan identitas pejabat yang dipandu almarhum. PPI mengimbau pelajar Indonesia menolak permintaan pendampingan pejabat publik, terutama yang bersifat pribadi. Kasus ini muncul di tengah isu efisiensi anggaran negara dan peningkatan jumlah WNI yang berlibur ke luar negeri.
