News Stream Pro – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi gelombang aspirasi masyarakat sipil yang terangkum dalam kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat.
Aksi ini merupakan kristalisasi berbagai harapan dan keluhan yang telah lama beredar di kalangan masyarakat sipil, mencapai puncaknya dalam demonstrasi besar yang berlangsung sejak akhir Agustus hingga awal September 2025.
Rinciannya, 17+8 Tuntutan Rakyat terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dengan batas waktu pemenuhan 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang yang diharapkan terealisasi paling lambat 31 Agustus 2026.
Publik dapat memantau perkembangan 17+8 Tuntutan Rakyat secara berkala melalui platform Bijak Memantau, yang dapat diakses melalui tautan https://bijakmemantau.id/tuntutan-178.
Berdasarkan data dari laman tersebut, hingga hari ini, Sabtu (6/9/2025), baru tiga dari keseluruhan tuntutan yang telah dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo. Sementara itu, 11 tuntutan masih dalam tahap “baru mulai”, tiga mengalami “kemunduran”, dan delapan lainnya “belum digubris” sama sekali.
Lantas, mungkinkah seluruh Tuntutan Rakyat ini dapat direalisasikan sepenuhnya oleh pemerintah? Mari kita simak pandangan para pengamat.
Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai prospek pemenuhan tuntutan ini, menarik untuk melihat daftar 17+8 Tuntutan Rakyat yang sudah berhasil dipenuhi oleh pemerintah. Apa saja poin-poinnya?
Penjelasan Pengamat
Pengamat politik, Hendri Susanto, berpendapat bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat memiliki potensi untuk dipenuhi dan menjadi masukan berharga bagi Trias Politica Indonesia.
“Menurut saya, tuntutan ini baik untuk dipenuhi dan menjadi masukan penting bagi Trias Politica Indonesia,” ungkapnya kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).
Sebagai informasi, Trias Politica merupakan konsep pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif (DPR, MPR, DPD), eksekutif (presiden, wakil presiden, menteri), dan yudikatif (MA, MK, KY).
Menurut Hendri, merealisasikan 17+8 Tuntutan Rakyat adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah. Namun, ia mengakui bahwa prosesnya membutuhkan waktu dan komitmen.
“Saat ini, kita membutuhkan saling percaya antara pemerintah dan rakyat. Jika kedua kekuatan ini bersatu, tentu akan membawa dampak positif bagi Indonesia,” jelasnya.
Senada dengan Hendri, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, juga meyakini bahwa realisasi penuh 17+8 Tuntutan Rakyat seharusnya dapat dicapai.
“Tentunya harusnya bisa, ya,” ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).
Namun, Agus menyoroti satu tantangan besar yang berpotensi menghambat realisasi tuntutan tersebut: korupsi yang telah mengakar di Indonesia.
Ia berpendapat bahwa tanpa pemberantasan korupsi yang efektif, 17+8 Tuntutan Rakyat tidak akan pernah dapat berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan selama ini, menurutnya, hanyalah sebatas formalitas, seperti yang terjadi sejak era Reformasi.
“Kalau korupsi tidak ditanggulangi, dan sekarang kan tidak ditanggulangi, cuma di mulut doang, ya tidak akan pernah bisa,” tegasnya.
“Jangankan 17+8, mau 100 atau berapa (tuntutan) juga enggak akan bisa,” sambungnya.
Mengingat pentingnya isu ini, ada baiknya kita kilas balik sejenak ke peristiwa September Hitam Indonesia yang mencakup tragedi 1965, kematian Munir, hingga munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat.
Agus menilai bahwa tuntutan-tuntutan yang diajukan tidaklah aneh atau berlebihan, melainkan mencerminkan harapan wajar dari masyarakat.
Menurutnya, para pejabat pemerintah perlu berfokus pada pencarian solusi terhadap masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat.
Karena realisasi tuntutan tersebut adalah kewajiban pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal prosesnya secara berkelanjutan.
“Harus, harus mengawal. Harus mendesak terus,” jelas Agus.
Bagi Anda yang ingin turut serta mendukung kampanye ini, ada cara kreatif yang bisa dilakukan, yaitu dengan membuat foto profil berwarna pink-hijau sebagai bentuk dukungan terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat.
Selain itu, penting untuk mengetahui bagaimana cara memantau progres atau perkembangan dari 17+8 Tuntutan Rakyat agar kita bisa terus memberikan dukungan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Klik tautan yang tersedia untuk informasi lebih lanjut.
Ringkasan
Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi aspirasi masyarakat sipil dalam kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat, terdiri dari tuntutan jangka pendek dan panjang. Hingga 6 September 2025, baru tiga tuntutan terpenuhi, sebagian masih dalam tahap awal atau belum digubris. Perkembangan ini dapat dipantau melalui platform Bijak Memantau.
Pengamat politik dan kebijakan publik berpendapat bahwa tuntutan ini penting dan seharusnya dapat direalisasikan. Namun, pemberantasan korupsi menjadi tantangan utama. Masyarakat perlu terus mengawal dan mendesak pemerintah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, mencerminkan harapan wajar dari masyarakat.
