Sejumlah elemen masyarakat kembali turun ke jalan pada hari Kamis, 4 September 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) akan berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, yang terletak tidak jauh dari Istana Negara, Jakarta Pusat.
Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Inspektur Satu Ruslan Basuki, membenarkan rencana aksi tersebut. “Demonstrasi hari ini rencananya akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu DPR dan Patung Kuda,” ungkap Ruslan melalui pesan WhatsApp pada Kamis pagi.
Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, kepolisian menerjunkan 2.143 personel gabungan. Namun, Ruslan tidak merinci jumlah personel yang akan ditempatkan di masing-masing lokasi. “Kami mengimbau agar proses penyampaian pendapat dapat dilakukan secara tertib,” imbaunya.
Sebelumnya, perwakilan GEBRAK, Unang Sunarno, menyatakan bahwa sekitar 1.000 buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya akan berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya. Mereka membawa lima poin tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi desakan kepada aparat untuk menghentikan tindakan represif terhadap demonstran dan segera membebaskan demonstran yang ditahan selama aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.
Selain itu, GEBRAK juga menuntut pemerintah untuk menurunkan tarif pajak rakyat, menstabilkan harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi, dan mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Unang menegaskan bahwa kelima tuntutan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo Subianto dan DPR jika mereka benar-benar menunjukkan komitmen sebagai pemimpin yang pro rakyat. “Pemerintah harus menyatakan komitmennya untuk selalu mendengar aspirasi rakyat dengan segera mewujudkan tuntutan-tuntutan tersebut,” kata Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) itu, pada Rabu, 3 September 2025.
Senada dengan GEBRAK, BEM SI juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, menghentikan pembebanan pajak kepada rakyat kecil, mengevaluasi anggaran DPR, mengaudit Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merevolusi Kabinet Merah Putih, serta meminta kepolisian untuk membebaskan demonstran yang ditahan.
Aksi demonstrasi yang akan digelar BEM SI ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa yang sempat dibatalkan pada Selasa, 2 September 2025, dengan alasan situasi yang belum kondusif. Gelombang demonstrasi massa ini bermula pada Senin, 25 Agustus 2025. Serangkaian unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari berturut-turut itu berujung ricuh, hingga mengakibatkan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas akibat terlindas kendaraan taktis Brigade Mobil Polri pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.
Insiden tragis tersebut memicu kemarahan massa, yang kemudian meluas menjadi aksi perusakan dan pembakaran markas kepolisian di Jakarta dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai daerah. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat bahwa korban tewas selama demonstrasi mencapai 10 orang, dan lebih dari tiga ribu orang mengalami luka-luka. Selain itu, kepolisian juga menangkap lebih dari seribu demonstran.
Pilihan Editor: Cipta Kondisi Darurat Militer
Ringkasan
Pada tanggal 4 September 2025, aliansi mahasiswa BEM SI berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, sementara GEBRAK akan berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya dekat Istana Negara. Kepolisian menerjunkan 2.143 personel gabungan untuk mengamankan aksi, mengimbau agar penyampaian pendapat dilakukan secara tertib.
GEBRAK membawa lima tuntutan utama, termasuk penghentian tindakan represif terhadap demonstran, penurunan tarif pajak rakyat, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan pengesahan RUU Perampasan Aset. BEM SI juga menyampaikan tuntutan serupa, ditambah evaluasi anggaran DPR, audit BUMN, dan revolusi Kabinet Merah Putih. Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang sempat ricuh dan mengakibatkan korban jiwa.








