Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Komisi IX DPR akan segera berkoordinasi dengan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Koordinasi ini bertujuan krusial untuk membahas rencana kerja strategis serta meningkatkan tata kelola kelembagaan BGN agar lebih optimal dan efektif.
Langkah ini menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah melakukan pergantian kepemimpinan di BGN. Dadan Hindayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN, kini telah digantikan oleh Nanik S Deyang, yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Kepala BGN. Pergantian ini menandai babak baru bagi pengelolaan isu gizi di tingkat nasional.
Dasco, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/6), menjelaskan urgensi dari koordinasi tersebut. “Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” ujarnya, menekankan komitmen DPR terhadap perbaikan berkelanjutan.
Koordinasi ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan menjadi langkah awal yang strategis bagi DPR untuk memahami secara mendalam arah kebijakan dan visi pimpinan baru BGN. Tujuannya adalah memastikan bahwa upaya perbaikan tata kelola dapat berjalan dengan lebih terarah, efektif, dan terukur, sejalan dengan harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas gizi nasional.
Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa DPR selama ini telah aktif menyampaikan berbagai evaluasi komprehensif terkait pelaksanaan program-program BGN kepada pemerintah. Proses evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan kinerja lembaga negara berjalan sesuai harapan.
Ia menyebutkan, “Ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak evaluasi-evaluasi, tetapi memang ini masukan-masukan dilakukan langsung kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.” Pernyataan ini menegaskan jalur formal komunikasi antara DPR dengan eksekutif terkait perbaikan tata kelola BGN.
Seluruh catatan dan masukan berharga tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis oleh Komisi IX DPR. Ini berfungsi sebagai bahan masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk perbaikan dan pengembangan pengelolaan BGN di masa mendatang, memastikan akuntabilitas dan responsivitas.
Dasco menutup dengan menegaskan, “Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu kemudian diperbaiki dan ditingkatkan di BGN.” Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi DPR bersifat detail dan spesifik, menjadi fondasi bagi upaya peningkatan kinerja dan efektivitas Badan Gizi Nasional.
