Pemerintah Indonesia tengah mengkaji dan mempersiapkan skema kerja fleksibel berupa bekerja dari rumah (WFH) sebagai langkah strategis menanggapi dampak kenaikan harga minyak dunia. Fluktuasi harga komoditas energi ini dipicu oleh eskalasi konflik di Iran, mendorong pemerintah untuk mencari solusi efisiensi energi di tingkat nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa rencana WFH ini akan diberlakukan selama satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga akan diterapkan bagi sektor swasta, menandakan pendekatan komprehensif dari pemerintah. “Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja,” jelas Airlangga usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3), seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme teknis penerapan kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan. Rencana implementasi skema WFH satu hari per minggu ini diharapkan dapat mulai diberlakukan setelah perayaan Hari Raya Lebaran, dengan waktu pasti yang akan segera diumumkan.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menyambut baik rencana penerapan WFH ini. Respons positif ini didasari oleh potensi penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan, diperkirakan mencapai seperlima dari total konsumsi harian masyarakat. Penghematan ini dinilai krusial di tengah gejolak harga energi global.
Inisiatif WFH ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang meminta jajaran kabinetnya untuk menyiapkan berbagai langkah penghematan konsumsi BBM. Permintaan ini muncul sebagai respons atas dampak perang di Iran yang memengaruhi harga energi dunia.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Jumat (13/3) lalu, Presiden Prabowo sempat menyoroti kebijakan serupa yang telah diterapkan di beberapa negara lain untuk menekan konsumsi BBM. Ia menyebut Pakistan sebagai salah satu contoh, di mana negara tersebut telah memberlakukan kebijakan WFH hingga pemotongan gaji pejabat sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM yang melonjak. Menggarisbawahi urgensi situasi ini, Prabowo tegas menyatakan, “Pengurangan hari kerja juga harus kita pertimbangkan.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
