Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini memaparkan tiga skenario terburuk yang mengancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Ancaman defisit ini muncul sebagai konsekuensi dari eskalasi konflik geopolitik global dan lonjakan tajam harga minyak dunia, yang diperkirakan akan mendorong defisit melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam sebuah sidang kabinet yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Airlangga merinci proyeksi yang mengkhawatirkan ini. Menurut hitungannya, dalam kondisi terburuk, defisit APBN berpotensi membengkak antara 3,18 persen hingga 4,06 persen dari PDB. Angka ini jauh melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang.
“Artinya, dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit untuk kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan (ekonomi),” tegas Airlangga pada Jumat, 13 Maret 2026, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pernyataan ini menyoroti dilema pelik yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Kalkulasi proyeksi defisit tersebut didasarkan pada serangkaian asumsi kritis, meliputi perkiraan jangka waktu perang di Timur Tengah, fluktuasi harga minyak dunia, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta target pertumbuhan ekonomi nasional dan imbal hasil surat berharga negara (SBN).
Dalam skenario pertama yang lebih moderat, diasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai US$ 86 per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.000 per dolar AS (berbanding asumsi APBN sebesar Rp 16.500 per dolar AS). Apabila pertumbuhan ekonomi dipertahankan di 5,3 persen dan imbal hasil SBN naik menjadi 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan akan menyentuh 3,18 persen dari PDB.
Airlangga kemudian mengungkapkan skenario moderat kedua, di mana harga minyak melonjak ke US$ 97 per barel, kurs rupiah mencapai Rp 17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat ke 5,2 persen, dan imbal hasil SBN lebih tinggi lagi di 7,2 persen. Dengan kombinasi kondisi ini, defisit APBN diprediksi akan mencapai 3,53 persen terhadap PDB.
Terakhir adalah skenario terburuk atau paling pesimistis, yang menggambarkan tantangan fiskal yang jauh lebih berat. Dalam skenario ini, harga minyak dunia menembus angka US$ 115 per barel, nilai tukar rupiah melemah signifikan ke Rp 17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi stabil di 5,2 persen, dan imbal hasil surat berharga negara tetap di 7,2 persen. Dengan kondisi ekstrem ini, defisit APBN diproyeksikan dapat menembus angka 4,06 persen.
Undang-undang saat ini secara tegas membatasi defisit APBN agar tidak melebihi 3 persen terhadap PDB. Namun, berdasarkan paparan yang disampaikan, Airlangga menyimpulkan bahwa mempertahankan batasan tersebut akan sangat sulit di tengah proyeksi skenario-skenario yang ada. “Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas,” ujarnya, mengisyaratkan perlunya pertemuan khusus untuk membahas langkah-langkah strategis ke depan.
Mempertahankan batas defisit ini menuntut kajian mendalam terhadap berbagai kebijakan fiskal yang ada. Di tengah lonjakan harga minyak, pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat langkah-langkah yang diambil, termasuk potensi risiko “bunuh diri fiskal” jika kebijakan tertentu, seperti melanjutkan Market Bond Guarantee (MBG), dilakukan tanpa penyesuaian yang memadai. Kompleksitas ini menggarisbawahi urgensi pengambilan keputusan ekonomi yang strategis dan hati-hati untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia.
