Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa tindakan brutal penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, merupakan serangan langsung terhadap nilai-nilai fundamental demokrasi dan prinsip penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Insiden ini, menurut Yusril, mengancam esensi kebebasan berpendapat dan peran krusial aktivis dalam menjaga pilar-pilar konstitusi.
“Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah sebuah agresi terhadap demokrasi itu sendiri. Para aktivis HAM bekerja demi kepentingan rakyat dan kepentingan negara, mengingat penegakan HAM serta demokrasi adalah amanat konstitusi yang harus kita junjung tinggi,” ungkap Yusril dalam keterangannya yang dirilis di Jakarta pada Jumat (13/3). Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa serangan terhadap aktivis adalah serangan terhadap konstitusi dan kepentingan kolektif bangsa.
Dalam sebuah negara demokrasi, lanjut Yusril, adalah keniscayaan bagi setiap pihak untuk menghormati perbedaan pandangan. Kekerasan fisik, terutama terhadap individu yang aktif dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM, sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Toleransi terhadap perbedaan adalah landasan utama dalam berdemokrasi.
“Menyerang aktivis demokrasi dan HAM, meskipun terdapat perbedaan pendapat, tidak akan pernah dapat diterima. Dalam bingkai demokrasi, setiap warga negara harus memegang teguh prinsip menghormati perbedaan dan keragaman, karena pada dasarnya semua berjuang untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya, menyerukan persatuan di tengah perbedaan.
Merujuk pada keseriusan insiden ini, Yusril mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Penyelidikan tidak boleh hanya berhenti pada identifikasi pelaku di lapangan dan motifnya, melainkan harus mengungkap siapa saja yang menjadi aktor intelektual di balik peristiwa keji ini.
“Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk memastikan pengusutan dilakukan secara menyeluruh hingga menemukan aktor intelektual, bukan hanya terbatas pada pelaku penyerangan di lapangan,” tegas Yusril. Ia menekankan bahwa pola serangan yang terjadi menunjukkan adanya indikasi perencanaan yang terorganisir, sehingga proses penegakan hukum wajib melangkah lebih jauh dari sekadar eksekutor.
Yusril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan aparat kepolisian terkait penanganan kasus ini. “Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya yang menangani kasus ini bersama Bareskrim Polri. Saat ini mereka masih melakukan pendalaman, sehingga belum dapat mengungkapkan apa pun kepada publik,” jelasnya, sembari meminta kesabaran masyarakat.
Oleh karena itu, Yusril mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tujuannya adalah agar peristiwa ini dapat terungkap secara terang-benderang dan objektif. “Saya mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian agar masalah ini menjadi terang-benderang. Tindakan kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Siapa pun dan apa pun motif pelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Menko Yusril dengan tegas.
Di samping itu, Yusril turut menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang tinggi dalam menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, baik terhadap aktivis maupun individu lain, meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda atau bahkan berseberangan dengan pemerintah. “Seperti yang Anda saksikan, Presiden bahkan mengundang pihak-pihak yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog secara terbuka di Istana. Presiden tidak akan bertoleransi terhadap tindakan kekerasan kepada aktivis atau siapa pun juga,” tutupnya, menggambarkan komitmen pemerintah terhadap dialog dan anti-kekerasan.
