PT Pertamina Patra Niaga, melalui Subholding Downstream-nya, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi palsu atau hoaks yang dapat memicu panic buying bahan bakar minyak (BBM). Imbauan ini muncul setelah Pertamina mengidentifikasi adanya indikasi panic buying di sejumlah wilayah, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa Timur. Fenomena ini, seperti yang disampaikan oleh Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
Guna meredam kekhawatiran yang tidak berdasar ini, Pertamina Patra Niaga telah mengambil langkah proaktif. Roberth menjelaskan bahwa perusahaan telah berkoordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah setempat di wilayah yang terpapar. “Di wilayah Sumut dan Aceh, kami telah bekerja sama dengan pimpinan daerah untuk menyampaikan pesan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan panic buying. Hal serupa juga kami lakukan di Jawa Timur,” tegas Roberth. Ia juga menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh hoaks mengenai dugaan kelangkaan pasokan BBM, bahkan di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran. Menurutnya, mempercayai informasi yang tidak valid dapat menimbulkan “moral hazard” yang berpotensi merugikan stabilitas. “Masyarakat harus selalu melakukan cek dan ricek informasi. Jika tidak, justru akan menciptakan dampak negatif yang serius,” tambahnya.
Senada dengan Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut menyerukan ketenangan kepada publik. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, memastikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menjamin ketersediaan pasokan energi, terutama menjelang perayaan Idul Fitri yang sebentar lagi tiba. “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing melakukan panic buying atau bahkan penimbunan BBM. Tindakan ini, alih-alih mengatasi masalah, justru berpotensi memicu kelangkaan yang sebenarnya,” tegas Anggia.
Anggia juga memberikan klarifikasi penting terkait isu harga BBM. Ia menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, baik itu Pertalite maupun Bio Solar, meskipun ada tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Oleh karena itu, masyarakat tidak memiliki alasan untuk khawatir dan melakukan panic buying atau penimbunan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa selain memastikan stok BBM yang memadai, pemerintah juga memfokuskan upaya pada kelancaran distribusi BBM ke seluruh daerah demi memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan.
Isu panic buying BBM ini bukanlah kali pertama muncul. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah merespons kekhawatiran serupa yang marak di media sosial. Kekhawatiran tersebut dipicu oleh spekulasi mengenai potensi gangguan pasokan energi global akibat konflik antara Israel–Amerika Serikat dengan Iran, serta isu penutupan Selat Hormuz. Dalam pernyataannya di DPP Golkar, Jakarta, pada Jumat (6/3) lalu, Bahlil menegaskan, “Kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, dari Aceh hingga Papua, saya ingin menjelaskan lagi bahwa kapasitas penyimpanan minyak kita memang sejak dahulu kala berkisar 25 hari.”
Bahlil menegaskan bahwa kapasitas penyimpanan minyak Indonesia yang berada di kisaran 25 hari tersebut bukanlah kondisi baru, melainkan kapasitas yang memang telah ada sejak lama. Ia menambahkan bahwa standar minimal cadangan minyak nasional yang ditetapkan adalah di atas 20 hari. “Saat ini, cadangan minyak kita berada di angka 23 hari. Ini artinya, kepemilikan minyak kita aman dan memenuhi standar yang ditetapkan,” jelasnya. Dengan data ini, Bahlil meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada alasan untuk panik, karena pasokan BBM dipastikan lancar dan aman.
