Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan alasan di balik sikap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang cenderung irit bicara mengenai konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut Kalla, keengganan Prabowo untuk berkomentar secara ekstensif disebabkan oleh adanya keterikatan Indonesia pada kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Penilaian tersebut disampaikan Kalla dalam sebuah wawancara eksklusif dengan IDN Times. Wawancara tersebut dilakukan oleh Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, tak lama setelah Kalla diundang oleh Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan penting yang melibatkan mantan presiden dan wakil presiden lainnya ini berlangsung pada Selasa malam, 3 Maret 2026, untuk membahas berbagai isu krusial.
Dalam sesi wawancara, Uni Lubis awalnya mengajukan pertanyaan seputar potensi perubahan sikap Prabowo terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah organisasi yang digagas oleh mantan Presiden AS Donald Trump, terutama pasca-serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Prabowo memang tidak banyak memberikan komentar mengenai situasi di Iran.
Kalla menilai bahwa ruang gerak Prabowo untuk mengomentari perang yang melibatkan Amerika Serikat sangat terbatas. Hal ini, kata Kalla, lantaran Indonesia telah terikat oleh sebuah perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. “Karena Indonesia, Presiden, sudah terikat dengan perjanjian dengan Amerika Serikat, yang banyak pihak termasuk saya itu (menilai) terlalu berpihak atau memberikan hak ke Amerika terlalu banyak dibanding kita,” ujar Kalla dalam wawancara yang berlangsung pada Rabu, 4 Maret 2026 tersebut.
Akibat perjanjian dagang yang mengatur tarif tersebut, lanjut Kalla, Prabowo tidak memiliki keleluasaan untuk berkomentar banyak tentang konflik yang sedang berlangsung. Ia menegaskan, “Perjanjian itu mengikat, sehingga beliau tidak banyak memberikan komentar tentang Iran, karena dalam perjanjian itu Indonesia harus ikut kebijakannya Amerika, tidak bisa bertentangan dengan Amerika.”
Jusuf Kalla juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana, dirinya sempat memberikan saran agar Indonesia tidak terlalu khawatir dengan perjanjian tarif. “Dalam tanya jawab saya sampaikan, jangan karena tarif itu kita terlalu ikut Amerika,” ucap Kalla, seraya menambahkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat sebenarnya tidak terlalu substansial bagi Indonesia, sebab tarif tersebut pada akhirnya akan dibayar oleh importir dan konsumen di Negeri Paman Sam, bukan oleh Indonesia.
Lebih lanjut, Kalla menyoroti ketentuan nontarif dalam perjanjian dagang Indonesia-AS yang menurutnya memiliki poin-poin krusial yang mengecilkan independensi Indonesia. Salah satunya adalah ketentuan yang mewajibkan Republik Indonesia untuk ikut serta jika Amerika Serikat memboikot negara lain. “Kita harus ikut politik Amerika, ini yang terjadi. Karena Amerika menyerang Iran, Indonesia tidak boleh mengecam Amerika. Kita tidak merdeka jadinya,” tegas Kalla.
Pernyataan Kalla ini menggarisbawahi kekhawatiran mendalam akan berkurangnya ruang gerak Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri, sebuah isu fundamental yang kerap menjadi bahan perbincangan publik, termasuk terkait potensi pembatasan terhadap partisipasi masyarakat sipil di masa pemerintahan mendatang.
Pada Selasa malam, 3 Maret 2026, Presiden terpilih Prabowo Subianto memang telah menyampaikan perkembangan situasi terkini perihal eskalasi konflik di kawasan Teluk kepada sejumlah tokoh penting. Hadir dalam agenda tersebut adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain kedua mantan kepala negara itu, jajaran mantan wakil presiden yang turut hadir meliputi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. Pertemuan ini juga dihadiri oleh mantan menteri luar negeri dan ketua umum partai politik, menunjukkan keseriusan dalam membahas isu geopolitik global.
Pihak Tempo telah berupaya menghubungi Jusuf Kalla melalui nomor teleponnya untuk mendapatkan wawancara lebih lanjut mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut belum mendapatkan respons.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
