Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyatakan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk bertolak ke Teheran demi “memfasilitasi dialog” di tengah meningkatnya tensi konflik. Namun, gagasan mediasi ini segera memicu keraguan dari berbagai kalangan, bahkan dicap “sangat tidak realistis” oleh sejumlah pengamat.
Pernyataan kesiapan Indonesia muncul tak lama setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/01), yang menandai eskalasi konflik di Timur Tengah. Seiring dengan ketidakpastian yang membayangi, beberapa analis memprediksi bahwa pertikaian antara AS-Israel dan Iran ini akan berlangsung lama. Di tengah gejolak tersebut, Iran telah mengambil langkah drastis dengan menutup Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran vital yang strategis bagi perdagangan energi global, yang secara tidak langsung dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia sebagai importir minyak.
Sementara itu, keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran juga menjadi perhatian utama. Terdata sebanyak 329 WNI berada di negara tersebut, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran melaporkan bahwa jaringan WNI di sana “tidak merasakan adanya ancaman langsung”, meskipun imbauan untuk tetap waspada terus diserukan.
Pada momen krusial serangan AS-Israel ke Iran, Kementerian Luar Negeri melalui akun resminya di X pada Sabtu (28/02) mengumumkan, “Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.”
Namun, tawaran mediasi ini sontak dipertanyakan oleh mantan diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, yang terang-terangan menyebutnya “sangat tidak realistis”. Dino, melalui akun Instagram-nya pada Minggu (01/03), mengungkapkan keheranannya, “Saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan.” Menurutnya, sangat tidak mungkin Presiden Prabowo dapat menengahi konflik AS-Israel dengan Iran yang semakin sengit, mengingat AS jarang sekali tunduk pada mediasi pihak ketiga.
Pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk AS itu menambahkan, “Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu.” Selain itu, Dino juga menyoroti bahwa hubungan pemerintah Iran dengan pemerintah Indonesia belakangan ini tidak terlalu dekat. Sulit juga membayangkan Amerika Serikat, apalagi tokoh seperti mantan Presiden Donald Trump atau Menlu Marco Rubio, bersedia melakukan kunjungan dengan petinggi Iran. Belum lagi potensi Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam upaya mediasi yang rumit ini.
“Secara politik diplomatik dan juga logistik tidak mungkin terjadi. Ini akan menjadi bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri,” jelas Dino. Ia menegaskan bahwa Indonesia seharusnya mengambil posisi tegas dalam konflik ini, berani menyatakan bahwa serangan AS-Israel ke Iran adalah suatu kesalahan. “Serangan Israel-AS ke Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di sidang umum PBB tahun lalu,” ujarnya.
Senada dengan Dino, peneliti dari PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, memandang gagasan mediasi tersebut sebagai upaya “cari panggung internasional”. “Ini bukan lagi soal strategi diplomasi Indonesia yang konsisten, tapi lebih ke upaya memoles citra di tengah krisis,” katanya. Virdika berpendapat, jika memang berani, Indonesia seharusnya mendatangi Amerika dan Israel lalu meminta mereka berhenti menyerang Iran. Ia juga mengkritik bahwa politik bebas aktif Indonesia “sudah mati” setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Trump. “Jadi, kalau sekarang mau bergaya jadi mediator di Iran, dunia internasional pasti tertawa. Bagaimana mungkin negara yang sudah beraliansi dengan salah satu pihak yang terlibat konflik bisa dipercaya jadi penengah yang jujur,” tukasnya.
Penilaian serupa datang dari pengamat pertahanan dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, yang melabeli tawaran presiden sebagai juru runding ini sebagai “gimmick”. Made menuliskan pandangannya di Facebook pribadinya dengan sejumlah pertanyaan retoris, termasuk: “Indonesia menawarkan diri sebagai mediator. Serius?” Ketika dihubungi, Made menjelaskan bahwa sejauh ini Indonesia belum cukup memiliki pengaruh dari segi kekuatan politik, netralitas, hubungan baik dengan negara-negara yang berkonflik, pengaruh ekonomi-militer, maupun saluran komunikasi yang aktif untuk menjadi mediator efektif.
Terlebih lagi, dalam konteks perang AS-Israel dengan Iran saat ini, ini bukan lagi tentang mendongkel satu-dua pemimpin negara, melainkan meruntuhkan sebuah rezim. “Amerika dan Israel ini sudah perang terbuka dan terus membunuh pemimpin satu negara. Apalagi yang mau dinegosiasikan? Nggak ada jalan bagi Iran untuk mundur-mundur, kecuali berperang,” tegas Made.
Sejak serangan AS-Israel dimulai, Iran telah menutup Selat Hormuz. Kondisi semakin genting dengan serangan terbaru AS-Israel pada Minggu (01/03) menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Para pengamat mencatat bahwa kematian Khamenei dan isu penerus kepemimpinan menjadi faktor krusial dalam menentukan arah konflik ke depan, serta bagaimana status program nuklir Iran dan potensi ancaman yang ditimbulkannya. Konflik yang melibatkan tiga negara secara langsung ini diprediksi Dino Patti Djalal akan menjadi “berkepanjangan”.
“Karena tujuan dari serangan militer ini, kali ini bukan hanya untuk menghentikan kapasitas nuklir Iran, tapi untuk menumbangkan pemerintah di Teheran,” katanya. AS-Israel akan mengerahkan segala daya, dari militer hingga intelijen, untuk menjatuhkan Iran. Sebaliknya, Iran tidak akan tinggal diam dan akan melakukan perlawanan. Mengingat peran AS yang mendorong China untuk mencegah penutupan Selat Hormuz dan kesediaan Iran untuk bernegosiasi dengan syarat bebas ancaman, serta pengerahan pesawat tempur dan kapal perang AS di dekat Iran, situasi ini semakin kompleks. “Mengingat [serangan ke] Iran berbeda dari Venezuela, mempunyai jaringan politik dan militer yang cukup signifikan, di beberapa wilayah di luar Iran di Timur Tengah, maka dapat dipastikan bahwa perang ini juga akan menyeret pihak-pihak luar, dan akan menyebarkan guncangan di luar wilayah Iran,” tambah Dino.
Selat Hormuz adalah jalur perdagangan minyak vital global, membentang antara Iran dan Oman. Jalur masuk dan keluarnya memiliki lebar sekitar 50 km, dan menyempit hingga sekitar 40 km pada titik tersempitnya. Sekitar seperlima dari minyak mentah dunia melintasi jalur ini setiap hari. Lembaga Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) memperkirakan sekitar 20 juta barel minyak melintasi Selat Hormuz per hari pada paruh pertama 2023, setara dengan perdagangan energi senilai hampir US$600 miliar per tahun yang diangkut melalui rute maritim tersebut. Setiap gangguan di jalur laut ini dapat menyebabkan penundaan pengiriman minyak global secara signifikan, yang akan berdampak langsung pada harga minyak dunia. Banyak negara bergantung pada jalur ini untuk distribusi energi mereka. Selain China, ekonomi-ekonomi besar Asia lainnya, termasuk India, Jepang, dan Korea Selatan, juga sangat bergantung pada minyak mentah yang melewati Selat Hormuz. Penelitian lembaga kajian Vortexa mengindikasikan, ekspor minyak mentah dari Arab Saudi mencapai sekitar enam juta barel per hari melalui jalur ini, melebihi pengiriman dari negara-negara lain di kawasan tersebut. EIA juga memperkirakan pada tahun 2022, sekitar 82% minyak mentah dan kondensat (hidrokarbon cair berkepadatan rendah) melintasi selat menuju ke negara-negara di Asia, tidak terkecuali Indonesia.
Situasi penutupan Selat Hormuz yang mengkhawatirkan ini telah membuat banyak kalangan di Indonesia memantau perkembangan. Dikutip dari Kompas.id, penutupan jalur perdagangan ini secara tidak langsung dapat memengaruhi harga barang domestik karena banyak produk di Indonesia diimpor, terutama dari China. Pendiri dan CEO Supply Chain Indonesia, Setijadi, memperkirakan bahwa gangguan di Selat Hormuz dapat memicu kenaikan biaya distribusi nasional dan harga barang dalam negeri. Dalam skenario terberat, jika harga solar naik hingga 30%, maka ongkos angkut bisa melonjak antara 10,5% hingga 12%.
Menanggapi potensi krisis energi, PT Pertamina (Persero) menyatakan telah memantau dinamika energi global dan melakukan mitigasi guna menjaga kelancaran rantai pasok global serta ketahanan energi nasional. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, pada Minggu (01/03) menjelaskan, “Pertamina telah menyiapkan langkah mitigasi risiko serta memperkuat komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia), dan otoritas setempat guna menjaga kelancaran operasional dan keamanan kru.” Risiko terbatasnya pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG dari Timur Tengah diantisipasi dengan mengelola suplai dari kawasan lain. Pertamina, kata Baron, memiliki portofolio sumber pasokan yang beragam dari beberapa negara mitra, termasuk dari produksi dalam negeri. “Diversifikasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan suplai di tengah dinamika geopolitik,” imbuhnya. Pertamina juga mengoptimalkan operasi kilang domestik untuk menjaga keseimbangan produksi dan distribusi.
Dilansir dari Kompas.id, untuk produk minyak mentah sepanjang tahun 2025, Pertamina mengimpor sekitar 387.000 barel minyak per hari, dengan 19% di antaranya berasal dari Timur Tengah—sebuah pasokan yang kini berpotensi terhambat akibat penutupan Selat Hormuz. Di lapangan, dua kapal Pertamina pengangkut produk fosil juga dikabarkan masih berada di area Selat Hormuz. Pjs Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS), Vega Pita, mengklaim pihaknya saat ini sedang mengusahakan kedua kapal untuk keluar dari area teluk. “Saat ini, tim armada kami tengah menjalin komunikasi intens dengan pihak pengelola untuk koordinasi dan memastikan keselamatan para kru dan kapal,” kata Vega Pita seperti dikutip Suara.com, Minggu (01/03). Sementara itu, harga minyak mentah Brent, patokan global, pada Minggu malam (01/03) mencapai 72,48 dolar AS per barel, dan diperkirakan akan terus naik pascagejolak di Timur Tengah.
Peneliti dari PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai “penutupan Selat Hormuz ini sebagai salah satu krisis energi paling parah dalam sepuluh tahun terakhir.” Ia memproyeksikan, “Saya rasa harga [minyak mentah] bisa tembus di atas 100 dolar AS per barel atau bahkan lebih kalau penutupannya berlangsung lama.” Kekhawatiran Virdika adalah gejolak berkepanjangan ini dapat memukul biaya impor energi yang dapat berdampak ke berbagai sektor, seperti lonjakan harga barang dan jasa, hingga membuat “defisit perdagangan makin parah dan menekan APBN”. “Inflasi di dalam negeri bakal naik dan beban subsidi energi jadi berat sekali. Ini bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga soal stabilitas politik karena harga BBM adalah isu yang sangat sensitif bagi masyarakat kita,” kata Virdika. Dari sisi geopolitik, kejadian ini membuktikan betapa rapuhnya keamanan energi global, katanya. Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, bakal terpaksa mencari sumber pasokan lain dan memperkuat cadangan mereka.
Mengenai kapan Selat Hormuz akan dibuka kembali, semuanya tergantung pada dinamika politik di Iran pasca kematian Khamenei. Virdika memprediksi penutupan Selat Hormuz akan berlangsung berbulan-bulan. “Dalam situasi transisi kepemimpinan yang penuh dendam, logika damai biasanya kalah,” ujarnya. Iran, kata dia, akan menggunakan cara ini untuk memperkuat posisinya. “Ya intinya, krisis ini tidak akan selesai cepat dan Indonesia harus segera menyiapkan strategi darurat energi daripada cuma sibuk berdiplomasi cari panggung,” pungkas Virdika.
Di tengah ketidakpastian ini, nasib WNI di Iran menjadi sorotan. Husein Ali, salah satu warga Indonesia, mengatakan kedua anaknya yang saat ini berada di Kota Qom, Iran, dalam kondisi “aman-aman saja” meskipun keluarga tetap merasa “was-was”. “Dua jam yang lalu kita telepon-teleponan… Kalau di Qom dia hanya pertama kemarin pagi terdengar suara bom katanya dia. Tapi ya biasa-biasa saja, aman,” kata Husein pada Minggu siang (01/03). Sejak serangan diluncurkan, terjadi pemadaman internet di Iran, meski beberapa komunikasi dapat terhubung melalui jaringan Starlink. Qom, bersama Teheran, Isfahan, Karaj, dan Kermanshah, menjadi salah satu kota yang menjadi sasaran serangan, menurut kantor berita Fars.
“Cuma disuruh hati-hati,” lanjut Husein, menyebut anaknya yang sedang menempuh studi dan lebih banyak berada di asrama dengan kuliah daring. Namun, anak Husein yang lebih tua, yang sudah berkeluarga dan tinggal 15 tahun di kota yang sama, belum bisa dihubungi selama beberapa hari. “Yang di sini was-was juga kan keluarga ibunya. Berapa hari itu yang dia nggak bisa internet ada empat hari mungkin. Nyambung lagi malah telepon kita was-was dengar ada apa ini,” sambung Husein, meski ia tetap yakin kedua anaknya baik-baik saja. Permintaan BBC Indonesia agar Husein menghubungi anaknya kembali untuk informasi lebih lengkap tidak berhasil, karena “Maaf masih tidak bisa dihubungi, kayaknya tidak ada koneksi internet.” Banyak keluarga WNI lain juga mengalami kesulitan komunikasi, bahkan ada yang tidak bisa menghubungi anaknya selama lima hari, memicu kekhawatiran dan doa agar mereka baik-baik saja. Selain itu, beberapa WNI di Iran juga cemas tidak bisa menyelesaikan kuliah mereka, mendorong pemerintah untuk menyiapkan rencana evakuasi.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran melaporkan sedikitnya 329 WNI yang telah melapor dan tercatat. Fokus KBRI Teheran saat ini adalah memastikan keselamatan WNI. “Konsentrasi KBRI Teheran saat ini adalah terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran, di seluruh kota,” kata Duta Besar Luar Biasa Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Soemirat, dikutip Kompas.com. Ia menambahkan bahwa komunikasi dari WNI di Iran sangat vital untuk menentukan langkah perlindungan yang tepat. “Komunikasi ini sangat penting untuk kami dapat memberikan assessment yang paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para WNI,” katanya. Roy mengklaim bahwa seluruh simpul WNI telah dihubungi atau menghubungi dari berbagai kota di Iran. Hingga Sabtu siang (28/02) waktu Iran, WNI yang tercatat ini “tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung.” Meskipun demikian, KBRI tetap mengimbau kewaspadaan. KBRI Teheran juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta untuk memantau perkembangan dan mengambil tindakan yang diperlukan.
Serangan AS-Israel terhadap Iran yang dimulai Sabtu (28/02) telah menewaskan 201 orang dan melukai 747 lainnya, menurut Bulan Sabit Merah Iran. Sedikitnya 148 orang tewas setelah serangan yang dilaporkan menghantam sebuah sekolah di Iran selatan, menurut pejabat setempat. Situasi ini mengundang harapan dan ketakutan di kalangan warga Iran sendiri, di mana mereka bergumul antara harapan untuk bebas dari rezim atau jatuh ke dalam perang saudara.
