Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, baru-baru ini menyerukan kepada umat Islam untuk tidak membeli produk asal Amerika Serikat (AS) yang tidak memiliki label halal. Ajakan ini muncul sebagai respons terhadap kesepakatan tarif resiprokal antara AS dan Indonesia yang di dalamnya terdapat poin pelonggaran aturan sertifikasi halal untuk sejumlah produk dari Negeri Paman Sam. Langkah ini, menurut Cholil Nafis, adalah bentuk kehati-hatian dalam memastikan konsumsi produk yang benar-benar halal bagi masyarakat muslim.
Pelonggaran aturan tersebut berarti bahwa beberapa produk AS tidak lagi wajib memiliki sertifikat halal dari Indonesia. Menanggapi hal ini, Cholil Nafis mengungkapkan kekecewaannya. “Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal tidak usah dibeli, belanja yang ada label halalnya,” tegas Cholil dalam sebuah video di akun Instagram pribadinya, @cholilnafis, yang dikutip pada Minggu (22/2). Ia juga menyayangkan kesepakatan yang melonggarkan sertifikasi tersebut, sebab menurutnya, hal ini bisa menyebabkan tidak adanya pihak yang bertanggung jawab atas status halal atau haramnya suatu produk.
Lebih lanjut, Cholil Nafis menekankan pentingnya label halal sebagai penanda jaminan. “Cuma sayang barang-barang Amerika ke sini boleh enggak sertifikasi halal. Makanya kalau enggak ada sertifikasi halalnya enggak usah beli iya ibu bapak, enggak usah beli makanan-makanan yang tidak ada sertifikasi halalnya. Kenapa? khawatir tidak halal. Kalau ada label halalnya berarti ada yang tanggung jawab, siapa yang tanggung jawab? BPJPH,” jelasnya, merujuk pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai penanggung jawab sertifikasi di Indonesia. Pesan ini menggarisbawahi urgensi bagi konsumen untuk selektif dan memprioritaskan produk yang jelas memiliki jaminan kehalalan.
Namun, pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, telah memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa pelonggaran aturan tersebut tidak berlaku untuk semua produk. Produk makanan dan minuman dari AS, secara spesifik, tetap diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal sebelum masuk ke pasar Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan demi melindungi konsumen dalam negeri, memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi masyarakat muslim memenuhi standar syariat.
“Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri,” tutur Haryo. Penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai batasan dan pengecualian dalam kesepakatan dagang tersebut, terutama terkait sektor pangan dan minuman yang merupakan perhatian utama masyarakat.
Di sisi lain, untuk produk di luar kategori makanan dan minuman, seperti kosmetik, alat kesehatan, serta produk manufaktur lainnya asal AS, pemerintah menerapkan standar yang berbeda namun tetap ketat. Haryo menjelaskan bahwa produk-produk ini harus mengikuti standar mutu dan keamanan produk, praktik manufaktur yang baik (good manufacturing practice), serta menyertakan informasi detail mengenai kandungan produk. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsumen di Indonesia memiliki akses penuh terhadap informasi produk yang akan mereka gunakan, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan aman.
Penting untuk diketahui bahwa Indonesia dan AS telah memiliki kerja sama dalam bentuk Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Kerangka kerja sama ini memungkinkan label halal yang diterbitkan oleh LHLN di AS diakui secara sah di Indonesia. Haryo Limanseto menambahkan bahwa kesepakatan ini krusial seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, khususnya untuk produk daging dan barang konsumsi lainnya yang berasal dari AS. Dengan demikian, jaminan kehalalan produk impor tetap menjadi prioritas meskipun melalui mekanisme sertifikasi yang diakui secara bilateral.
