Dua orang tentara perempuan Israel terlibat dalam insiden pengejaran oleh sekelompok pria Yahudi ultra-Ortodoks di kota Bnei Brak pada Minggu, 15 Februari. Peristiwa ini dengan cepat memicu kericuhan dan intervensi dari polisi antihuru-hara, menggarisbawahi ketegangan yang mendalam terkait aturan wajib militer di Israel, yang kini mencakup kelompok ultra-Ortodoks.
Video-video yang beredar luas di media sosial merekam detik-detik saat tentara perempuan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berlari di jalanan yang berserakan sampah, melewati tempat-tempat sampah yang terbalik. Dalam rekaman yang sama, terlihat polisi membentuk barikade pelindung untuk mengamankan situasi. Menyusul kerusuhan tersebut, laporan media massa menyebutkan bahwa lebih dari 20 orang telah ditangkap.
Menurut berbagai laporan, tentara IDF berada di Bnei Brak dalam rangka menjalankan tugas wajib militer. Selama puluhan tahun, kelompok Yahudi ultra-Ortodoks telah dibebaskan dari kewajiban tersebut. Namun, rencana pemerintah Israel untuk mengubah aturan ini baru-baru ini telah memicu gelombang kemarahan di dalam komunitas tersebut, menjadi akar dari insiden yang terjadi.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam keras kejadian yang menimpa para tentara perempuan IDF, menyebutnya sebagai insiden yang “tidak dapat diterima”. Melalui unggahannya di X, Netanyahu menuding, “Mereka yang melakukan protes ini adalah minoritas ekstrem yang sama sekali tidak mewakili seluruh komunitas Haredi [ultra-Ortodoks].”
Netanyahu menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjaga ketertiban. “Kami tidak akan membiarkan anarki, dan tidak akan mentolerir kerusakan apa pun terhadap anggota IDF dan pasukan keamanan yang menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan keteguhan hati,” tambahnya, menunjukkan sikap tegas pemerintah terhadap para perusuh.
Bukan hanya pemerintah, pemimpin agama Yahudi pun turut menyuarakan kecaman terhadap tindakan kelompok ultra-Ortodoks yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Di Bnei Brak, sebuah pinggiran kota Tel Aviv, polisi antihuru-hara terpaksa menggunakan granat untuk membubarkan massa yang semakin tak terkendali. Akibat kericuhan ini, sebanyak 23 orang ditangkap. Tiga petugas polisi dilaporkan terluka, beberapa kendaraan polisi mengalami kerusakan, bahkan sebuah mobil patroli sempat terbalik dan sepeda motor polisi dibakar.
Menurut laporan stasiun televisi Israel Kan, para tentara perempuan IDF tersebut sedang dalam kunjungan resmi ke rumah seorang tentara lain ketika bentrokan pecah. Ketegangan yang kian memuncak ini mengingatkan pada protes anti-wajib militer terbesar yang pernah digagas oleh warga Israel ultra-Ortodoks dalam beberapa tahun terakhir, dengan ratusan ribu peserta pada akhir tahun 2025.
Isu wajib militer ini semakin memanas sejak konflik bersenjata di Gaza meletus setelah tanggal 7 Oktober 2023. Saat ini, pemerintah Israel tengah membahas rancangan undang-undang yang berpotensi mewajibkan para pria dari kelompok ultra-Ortodoks untuk menjalani wajib militer. Aturan baru ini akan secara khusus menargetkan mereka yang tidak sedang menempuh studi agama penuh waktu.
Sejak deklarasi Negara Israel pada tahun 1948, siswa yang terdaftar penuh di sekolah agama atau yeshiva secara tradisional dibebaskan dari kewajiban wajib militer. Namun, lebih dari satu dekade lalu, pembebasan tugas tersebut dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Agung Israel. Keputusan ini berujung pada penghentian resmi pembebasan tersebut untuk sementara waktu, mendorong pemerintah untuk mulai memaksakan wajib militer terhadap komunitas ultra-Ortodoks.
Dengan populasi ultra-Ortodoks yang telah meningkat lebih dari dua kali lipat porsinya dalam populasi Israel selama tujuh dekade terakhir, kini mencapai 14%, isu wajib militer ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga demografis dan sosial yang kompleks, dengan implikasi signifikan bagi masa depan negara tersebut.
