INSTITUTE for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat sasaran karena dirancang sebagai program universal. Skema tersebut membuat anggaran negara justru banyak mengalir ke daerah padat penduduk yang relatif tidak mengalami masalah gizi anak.
Dalam policy brief terbarunya yang terbit pada Jumat, 23 Januari 2026, IDEAS mencatat sekitar dua pertiga penerima manfaat MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, terutama wilayah aglomerasi seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Padahal, daerah-daerah tersebut memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang relatif tinggi dan rasio pengeluaran pangan yang rendah.
“Desain MBG sebagai program universal lebih mencerminkan kepentingan politik dan elektoral dibandingkan urgensi kesehatan dan ekonomi,” ujar peneliti IDEAS, Yusuf Wibisono dalam dokumen kebijakan tersebut.
IDEAS menilai daerah di luar Jawa dengan tingkat konsumsi pangan bergizi rendah, seperti Yahukimo, Sumba Barat Daya, dan Kepulauan Aru, justru lebih membutuhkan intervensi negara. Namun wilayah-wilayah tersebut hanya menerima porsi kecil dari program makan bergizi gratis.
Karena itu, IDEAS mengusulkan agar pemerintah merombak desain MBG menjadi program bertarget berbasis wilayah (geographical targeting) agar lebih efektif dan adil. Menurut Yusuf, desain pelaksanaan program MBG yang sangat tersentralisasi dinilai menyebabkan tingginya biaya program dan rendahnya manfaat yang diterima anak-anak. IDEAS menyebut hanya sekitar 63 persen anggaran MBG yang benar-benar menjadi makanan bagi penerima manfaat.
Dari pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp 267,4 triliun, sekitar Rp 85,2 triliun diperkirakan habis untuk biaya operasional dan sewa peralatan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG). Biaya program mencapai 37 persen, jauh di atas standar program nirlaba yang umumnya berkisar 15–20 persen.
Selain itu, IDEAS mencatat nilai makanan yang diterima siswa sering kali di bawah Rp 10 ribu per porsi, bahkan hanya sekitar Rp 6 ribu. Kondisi ini diperparah oleh dugaan perburuan rente dalam rantai pelaksanaan makan bergizi gratis.
IDEAS merekomendasikan desentralisasi pelaksanaan MBG dengan menjadikan sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa sebagai pelaksana utama, di bawah pengawasan pemerintah daerah. Skema ini dinilai dapat menekan biaya, mendorong pangan lokal, serta meningkatkan kualitas gizi makanan.
Pilihan Editor: Harga Emas Naik, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi?
