Tragedi keracunan makanan bergizi gratis (MBG) terus menghantui, dengan jumlah korban melonjak tajam hingga akhir September 2025. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga 27 September 2025, total 8.649 anak menjadi korban. Ironisnya, angka ini bertambah 3.289 orang hanya dalam dua pekan terakhir, menunjukkan eskalasi masalah yang mengkhawatirkan.
Lonjakan dramatis terjadi dalam sepekan terakhir, antara 22-27 September 2025. JPPI melaporkan adanya penambahan 2.197 korban pada periode ini, menegaskan tren peningkatan kasus keracunan MBG setiap minggu sepanjang bulan September. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas dan keamanan program yang seharusnya memberikan nutrisi bagi anak-anak.
“Alih-alih memberikan pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak mengalami keracunan massal. Tangisan anak-anak di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma terhadap MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagal mencapai tujuannya,” tegas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin, 29 September 2025.
JPPI mengecam respons pemerintah yang dianggap setengah hati, yaitu hanya menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti bermasalah. Seharusnya, pemerintah, terutama Badan Gizi Nasional (BGN), melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG. Fakta bahwa mayoritas dapur MBG belum bersertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) semakin memperburuk situasi.
Ubaid Matraji menekankan bahwa keracunan hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang lebih dalam. “Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah,” ungkapnya, menggambarkan kompleksitas masalah yang melingkupi program MBG ini.
Lembaga JPPI mengidentifikasi tiga akar masalah dalam pelaksanaan MBG. Pertama, pemahaman gizi dan pangan yang buruk, termasuk penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan potensi sumber daya pangan lokal. Kedua, struktur kepemimpinan BGN yang dianggap keliru, karena didominasi oleh purnawirawan militer, bukan oleh pakar gizi dan ahli pangan. Ketiga, eksklusi sekolah dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan program, meskipun anggaran MBG banyak mengambil dana pendidikan. Temuan ini memunculkan kekhawatiran akan efektivitas dan akuntabilitas program.
Menanggapi situasi kritis ini, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG. Selain itu, JPPI menyerukan reformasi BGN dengan menempatkan tenaga profesional di posisi strategis, serta membangun mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik yang transparan. Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
“Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas telah mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak. Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak,” pungkas Ubaid, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap implementasi program MBG. Sebelumnya, program ini juga menuai sorotan karena ditemukannya semangka setipis kartu dalam menu makanan bergizi gratis, menambah panjang daftar masalah yang membelit.
Ringkasan
Tragedi keracunan makanan bergizi gratis (MBG) terus meningkat, dengan JPPI mencatat total 8.649 anak menjadi korban hingga 27 September 2025, bertambah 3.289 orang dalam dua pekan terakhir. Lonjakan dramatis terjadi pada 22-27 September 2025, dengan penambahan 2.197 korban, menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan keamanan program MBG.
JPPI mengecam respons pemerintah yang dianggap setengah hati, hanya menutup sementara dapur MBG yang bermasalah, dan mendesak evaluasi menyeluruh serta reformasi BGN. Lembaga tersebut mengidentifikasi akar masalah, seperti pemahaman gizi yang buruk, struktur kepemimpinan BGN yang keliru, dan eksklusi sekolah dalam perencanaan program. JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara operasional dapur MBG dan membangun mekanisme akuntabilitas publik yang transparan.
